Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Anggota Komisi D DPRD Jakarta, Justin Adrian mendorong masyarakat aktif melaporkan
pelanggaran protokol kesehatan di tempat kerjanya.
Partisipasi aktif masyarakat diharapkannya meningkat karena personel Pemprov Jakarta tak
mungkin mengawasi seluruh perkantoran di Ibu Kota karena keterbatasan jumlah.

Justin memperkirakan, pasien positif covid-19 dari klaster perkantoran berpotensi meningkat
karena ada indikasi sejumlah perusahaan menutup-nutupi kasus untuk menghindari sanksi
denda serta kewajiban tes massal yang membebani biaya operasional.

Menurut dia, kondisi ini membuat karyawan perkantoran dalam posisi terjepit. Di satu sisi mereka
bergantung pada perusahaan untuk tetap bekerja dan mendapatkan penghasilan, namun di sisi
lain mereka harus mengambil risiko terpapar infeksi Covid-19 serta mempertaruhkan kesehatan
mereka dan keluarga.

"Kami mendesak Pemprov DKI Jakarta memberi jaminan keamanan dan perlindungan bagi
karyawan yang melapor adanya pelanggaran PSBB di kantor mereka," harapnya.

Jumlah perusahaan di Jakarta, lanjutnya, ada ribuan, sehingga tidak mungkin bisa disidak satu
per satu. Makanya diminta karyawan aktif melaporkan dengan jaminan tidak boleh ada intimidasi
atau pemutusan hubungan kerja bagi mereka yang melapor.

Justin mengklaim kerap mendapatkan pengaduan dari karyawan yang ingin melaporkan kondisi
kantornya, tetapi tidak mau identitasnya diketahui agar tidak mendapat masalah di tempat keija.
Menurutnya, masih banyak pengelola kantor yang menutupi kasus positif untuk menghindari
stigma negatif.

Selain itu, kasus positif ditu-tup-tutupi untuk melindungi perusahaan meski harus mengancam
kesehatan para kar-

yawan dan juga keluarga mereka.
Dia menegaskan, seharusnya setiap karyawan memiliki hak untuk melaporkan kondisi kantornya
tanpa melalui birokrasi atau pihak kantor.

"Harus ada mekanisme bagi karyawan untuk melindungi dirinya sendiri. Mekanisme ini juga agar
perusahaan terlindungi. Jika karyawan tidak disediakan jalur untuk melapor yang terjadi malah
informasi simpang siur dan merugikan perusahaan," katanya.

34 Perkantoran Ditutup

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi (Dis-nakertransgi) DKI Jakarta Andri
Yansyah mengungkapkan, ada 34 kantor yang ditutup sementara.

"Sebanyak 34 perkantoran ditutup karena ada karyawannya positif covid-19," kata Andri,
kemarin. Andri mengungkapkan, 34 perusahaan yang ditutup tersebut tersebar di lima Kota
Administrasi Jakarta.

Dia menuturkan, Disnaker-transgi saat ini tengah melakukan pemantauan terhadap kawasan
perkantoran lantaran tingginya risiko penularan Covid-19 di kawasan tersebut.

Sejumlah perkantoran yang terdapat kasus positif maupun melanggar protokol kesehatan Covid-
19

akan ditindak berupa penutupan sementara oleh jajaran Disnakertrans dan Energi Provinsi DKJ
Jakarta.

180