Page 184 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Ketenagakerjaan Ida Fauzi-yah dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin.

Hal itu disampaikannya seusai

mengikuti rapat koordinasi tentang rencana pemerintah yang akan memberikan subsidi upah
bagi pekerja formal dengan upah di bawah Rp5 juta per bulan. Besaran subsidi yang diberikan
ialah sebesar Rp600 ribu per bulan dan akan disalurkan pada kuartal III 2020.

Mereka yang berhak ialah para pekerja formal di semua sektor usaha, terdaftar di BPJS
Ketenagakerjaan, dan bukan pegawai BUMN atau aparatur sipil negara.
"Pekerja atau buruh yang mendapat bantuan harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu
warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependuduk-an (NIK), anggota
BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan kartu kepesertaan, dan peserta aktif yang
membayar iuran dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta," tambah Ida.
Pekerja sektor formal itu juga diwajibkan punya rekening bank yang aktif dan tidak termasuk
peserta penerima manfaat kartu prakerja dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sampai
Juni 2020.

Subsidi upah itu diberikan selama empat bulan dengan mekanisme penyaluran per dua bulan.
Aninya, para pekerja tersebut tiap dua bulan sekali akan mendapat Rpl,2 juta sehingga totalnya
Rp2,4 juta dalam empat bulan.

"Untuk data calon penerima upah, sumbernya ialah data BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan
validasi dan verifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan kriteria dan persyarakat yang
ditentukan. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab terhadap kebenaran data subsidi upah
yang diberikan ke buruh," kata Ida.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. hingga 30 Juni 2020, terdapat 15,7 juta pekerja bergaji
di bawah Rp5 juta per bulan. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan tengah memvalidasi data dan
mengumpulkan nomor rekening peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut.

Bukan korban PHK

Di kesempatan yang sama, Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Budi
Gunadi Sadikin mengungkapkan program bantuan subsidi upah itu ditujukan kepada para
pekerja yang masih aktif, termasuk bagi mereka yang sudah mengalami pemotongan gaji atau
dirumahkan.

Pekerja yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tidak dihitung sebagai penerima
manfaat.

Budi menjelaskan pemerintah sudah memiliki program khusus bagi korban PHK, yakni kartu
prakerja. Bahkan program itu sudah berjalan sejak beberapa bulan lalu dan menyasar 3,55 juta
orang.
"Sementara pemerintah melihat masih ada segmen yang kosong. Segmen ini unik, masih
bekerja, tapi mengalami pemotongan gaji atau dirumahkan. Mereka akan kita bantu untuk
melengkapi bantuan sosial yang sudah diberikan kepada segmen-segmen sebelumnya," ujar
Budi.
(Ant/E-2)

183