Page 190 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 190

Pemerintah memutuskan merelokasi anggaran Rp 126,2 triliun dari program yang belum memiliki
              DIPA, untuk empat program bani. Dengan begitu, program baru tak menyebabkan tambahan
              defisit anggaran tahun ini.

              Keempat program baru ini: pertama, program kesehatan dengan tambahan anggaran Rp 23,3
              triliun. Dana ini akan digunakan untuk perpanjangan insentif tenaga kesehatan sampai Desember
              2020 dan pengadaan vaksin Covid-19.

              Kedua, tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 18,7 triliun. Diantaranya untuk perpaijangan
              diskon tarif listrik 450 VA (100%) dan 900 VA bersubsidi (50%) sert a penambahan diskon listrik
              segmen bisnis dan industri 450 VA.

              Ket iga, untuk program sektoral kementerian dan lembaga (K/L) dan pemerintah daerah dengan
              usulan tambahan Rp 81,1 triliun. Tambahan itu, termasuk untuk bantuan usaha kecil Rp 2,4 juta
              per penerima dan bantuan tenaga kerja terdampak Rp 600.000 per bulan selama empat bulan.

              Keempat,  tambahan  anggaran  untuk  insentif  usaha  Rp  3,1  triliun.  Diantaranya  untuk
              pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan dengan pemakaian energi
              listrik di bawah rekening minimum.

              Menteri Keuangan Sri Muly-ani, Senin (10/8) berharap, relokasi anggaran ini bisa mengungkit
              perekonomian, terutama konsumsi rumah tangga pada semester 11-2020. Menkeu berharap,
              konsumsi rumah tangga kuartal II1-2020, bisa pulih, setidaknya ke 0%, setelah tumbuh negatif
              lebih dari 6% di kuartal 11-2020.

              Ekonom  Center  of  Reform  on  Economics  (Core)  Indonesia  Yusuf  Rendy  usul  agar  relokasi
              anggaran  diprioritaskan  pada  belaija  dengan  realisasi  cepat  dan  berpotensi  mendorong
              pertumbuhan ekonomi.

              "Saya lihat perlindungan sosial tepat. Pos ini langsung bisa mendorong konsumsi rumah tangga,"
              kata Yusuf kepada KONTAN, kemarin.

              Ekonom  Institut  for  Deve-lopment  of  Economics  and  Finance  (Indef)  Tauhid  Ah-inad  juga
              sependapat dengan Yusuf. Ia menilai program kementerian lembaga dan pemda serta insentif
              tidak berdampak langsung. "Karena realisasinya membutuhkan proses paryang," kata Tauhid.

              Untuk program kesehatan, ia menyarankan agar mengadakan tes kesehatan lebih besar. Dengan
              begitu pengendalian wabah bisa mendorong pemulihan ekonomi.
              PENANGANAN DAMPAK PANDEMI COVID-19

              Percepat Mesin Ekonomi, Relokasi Anggaran Digeber

              Program Biaya Penanganan Covid-19 Rp 695,2 triliun

              Usulan Baru Pemanfaatan Biaya Penanganan Covid-19 Rp 126,2 triliun Program Kesehatan Rp
              87,55 Triliun

              1. Belanja penanganan Covid-19 Rp 65,80 triliun.

              2. Insentif tenaga medis Rp 5,90 triliun.

              3. Santunan kematian Rp 0,30 triliun.
              4. Bantuan iuran JKN Rp 3 triliun


              5. Gugus Tugas Covid-19 Rp 3,5 triliun.

                                                           189
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195