Page 196 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 196

Judul               Data Penerima Tembus 15 Juta Orang
                Nama Media          koran-jakarta.com
                Newstrend           Santunan Pegawai Swasta
                Halaman/URL         http://www.koran-jakarta.com/data-penerima-tembus-15-juta-orang/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-08-11 03:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000

                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengantongi 208 ribu nomor rekening pekerja
              dengan upah kurang dari lima juta rupiah per bulan yang berhak mendapatkan insentif sebesar
              2,4 juta rupiah untuk empat bulan ke depan. Data yang masuk tersebut sekitar 0,013 persen
              dari total penerima insentif gaji yang diperkirakan Kementerian Ketenagakerjaan.



              DATA PENERIMA TEMBUS 15 JUTA ORANG

              JAKARTA  -  Pemerintah  melalui  Kementerian  Keuangan  telah  mengantongi  208  ribu  nomor
              rekening pekerja dengan upah kurang dari lima juta rupiah per bulan yang berhak mendapatkan
              insentif sebesar 2,4 juta rupiah untuk empat bulan ke depan. Data yang masuk tersebut sekitar
              0,013 persen dari total penerima insentif gaji yang diperkirakan Kementerian Ketenagakerjaan.

              Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konfrensi pers virtual, Jakarta, Senin (10/8),
              mengatakan angka tersebut merupakan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
              Ketenagakerjaan.  Dia  menambahkan,  pemerintah  memang  mengacu  pada  data  BPJS
              Ketenagakerjaan  untuk  pemberian  insentif  tersebut  karena  proses  penyalurannya  akan  lebih
              rumit jika pemerintah harus mencari data di luar itu.

              "Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, atau bahkan nomor account-nya (rekeningnya)
              akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka. Nanti yang akan terjadi, pasti akan terjadi
              banyak sekali kekisruhan," jelasnya.

              Selain itu, lanjutnya, dalam program ini juga tidak hanya pekerja di sektor formal yang mendaftar
              di BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga sektor informal. Hal ini juga untuk mengedukasi pekerja
              informal agar mendaftar di BPJS Ketenagakerjaan karena memiliki manfaat banyak.

              "Ini sebetulnya yang perlu kita edukasikan terus ke masyarakat, dunia usaha, bahwa mereka
              mendaftarkan tenaga kerja itu di BPJS Ketenagakerjaan adalah sangat positif," ujarnya.
              Di  samping itu, pendataan  yang  jelas  dan terukur  diperlukan  untuk  menghindari  penyaluran
              bantuan tidak tepat sasaran.



                                                           195
   191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201