Page 198 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 198
Judul Mengapa Subsidi Rp 600 Ribu Harus Pakai Data BPJS Ketenagakerjaan?
Ini Alasan Pemerintah
Nama Media manado.tribunnews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://manado.tribunnews.com/2020/08/11/mengapa-subsidi-rp-600-
ribu-harus-pakai-data-bpjs-ketenagakerjaan-ini-alasan-pemerintah
Jurnalis Rhendi Umar
Tanggal 2020-08-11 02:13:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Karena saat ini data BPJS Ketenagakerjaan dinilai paling akurat
dan lengkap sehingga akuntabel dan valid
positive - Ida Fauziyah (Menaker) BPJS Ketenagakerjaan bertanggungjawab, mengenai
kebenaran data penerima manfaat yang diberikan kepada pekerja atau buruh
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Juga dimaksudkan sebagai momentum, untuk meningkatkan
kepesertaan Jamsostek sebagai bagian dari upaya, transformasi menuju indonesia maju
positive - Ida Fauziyah (Menaker) Penerima bantuan subsidi upah ini diambil dari data BPJS
ketenagakerjaan dengan batas waktu pengambilan data per tanggal 30 juni 2020, sehingga
hanya peserta yang telah terdaftar dalam batas waktu tersebut dan telah memenuhi persyaratan
lainnya. Merekalah, yang berhak menerima subsidi upah tersebut
positive - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional PEN) Pegawai
ini di luar BUMN dan Pegawai Negeri yang alhamdulillah sampai sekarang gajinya tidak dipotong
neutral - Budi Gunadi Sadikin (Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional PEN) Bantuan
ini akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan,
cash langsung ke rekening tenaga kerja yang terdaftar di BPJS ketenagakerjaan karena orang
orang ini adalah orang orang yang belum di PHK, masih terbukti terdaftar di BPJS tenagakerja
Ringkasan
Alasan pemerintah mengambil data dari BPJS Ketenagakerjaan dalam menyalurkan bantuan
subsidi upah bagi pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta, diungkap Pemerintah Menurut Ida
pemerintah menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan karena lebih cepat dan tepat.
197
