Page 201 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

3. Peserta membayar iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai dengan
upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
4. Memiliki rekening bank aktif.

5. Tidak masuk dalam penerima manfaat Kartu Prakerja.

6. Peserta membayar iuran sampai Juni 2020.

Mengenai pengumpulan data pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta, Ida menjelaskan, pemerintah
menggunakan data yang bersumber dari data kepesertaan pegawai di BPJS Ketenagakerjaan.

Pengambilan data akan diverikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan agar sesuai dengan
kriteria dan syarat yang telah ditentukan. "BPJS TK bertanggung jawab mengenai kebenaran
data penerima manfaat," kata Ida.

Menurut Ida, Pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan karena saat ini data BPJS
Ketenagakerjaan yang dinilai paling akurat dan lengkap sehingga akuntabel dan valid.
Akurasi validasi data pekerja atau buruh sangat penting. Karena ketepatan sasaran program ini,
tegas Ida, bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS TK.

Penggunaan data dari BPJS Ketenagakerjaan juga dilakukan pemerintah sebagai apresiasi
kepada pekerja buruh yang sudah terdaftar dan aktif membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
"Ini sebagai momentum untuk tingkatkan kepesertaan Jamsostek sebagai bagian dari upaya
transformasi menuju Indonesia Maju," jelas Ida.

Kemudian data yang diambil dari BPJS TK, kata Ida, merupakan data dengan batas waktu per
30 Juni 2020. Sehingga hanya peserta yang telah terdaftar dengan batas waktu tersebut dan
telah memenuhi syarat lainnya yang berhak menerima subsidi upah.

Baca Juga: Tambah Anggaran Rp 53 Miliar, Pemerintah akan Beri BLT Sampai Desember

Jika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, proses bantuan pemerintah berupa subsidi upah akan
disalurkan secara transfer kepada rekening penerima bantuan.

Mekanisme penyaluran subsidi upah ini diberikan kepada pekerja atau buruh sebesar Rp 600
ribu per bulan selama 4 bulan. Sehingga total bantuan adalah Rp 2,4 juta, dan akan diberikan
setiap 2 bulan sekali.

"Artinya satu kali pencairan subsidi sebesar Rp 1,2 juta," kata Ida.

Bantuan Pemerintah Tolong Dibelanjakan

Dalam keterangannya, Ida mengungkapkan, pemerintah telah menyepakati menaikkan jumlah
pegawai bergaji di bawah Rp 5 juta yang akan menerima bantuan.

Semula jumlah penerima hanya 13.870.496 orang pegawai. Namun kini menjadi 15.725.232
orang pegawai. Dengan demikian maka anggaran bantuan pemerintah untuk subsidi upah
mengalami kenaikan menjadi Rp 37,7 triliun dari semula Rp 33,1 triliun.

Sebagai penutup dalam keterangannya, Ida menekankan pesannya kepada para pegawai yang
menerima program bantuan upah dari pemerintah.

"Saya minta belanjakanlah uang ini untuk beli produk dalam negeri. Belilah hasil karya UMKM
kita," tutup Ida.

200