Page 257 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020

Menteri BUMN ini menyebutkan, tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini
adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. "Hal ini penting
untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi," kata Erick Thohir.

Guna mendorong kinerja perekonomian yang terpukul COVID-19, pemerintah akan memberikan
subsidi gaji bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Karyawan swasta yang mendapat subsidi gaji adalah yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Lalu bagaimana nasib pegawai swasta yang belum terdaftar BPJS Keketanagerjaan? Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, penyaluran bantuan kepada pegawai swasta yang
tidak menjadi peserta BPJamsostek merupakan tantangan bagi pemerintah.

Namun demikian, dirinya menilai pemerintah telah menelurkan beragam alternatif bantuan sosial
yang sebenarnya bisa diakses oleh masyarakat.

"Yang sekarang sudah ada melalui bansos, PKH (Program Keluarga Harapan), sembako, dana
desa, ini kan semua jumlah benefitnya sama, 600.000 selama empat kali," jelas Sri Mulyani
dalam video conference, Senin (10/8/2020).

"Atau kalau kena PHK, mereka bisa masuk di Kartu Prakerja, di situ juga dapat 600.000 kali
empat, pemerintah mencoba cover dengan setiap program," lanjut Sri Mulyani.

Menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu, dengan berbagai program tersebut,
setidaknya sudah ada 60 hingga 70 juta penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kategori
kelompok penerima.

"Kalau ditambah 13 juta (karyawan penerima stimulus upah) ini kita berharap semua sudah
tercover menyeluruh dari berbagai program," jelas Sri Mulyani.

Lebih lanjut dirinya pun menjelaskan, syarat kepesertaan BPJamsostek diperlukan untuk
memastikan UU Jaminan Sosial, lantaran kewajiban sebagai peserta memberikan manfaat bagi
tenaga kerja.

Syarat kepesertaan juga menjadi basis data pemerintah untuk menyalukran bantuan tersebut.

Dengan demikian, pemerintah bisa mengindari konflik penyaluran bantuan lantaran sudah
memiliki data penerima baik nama, alamat, hingga nomor rekening.
"Kalau tidak punya nama, alamat, nomor account, ini akan sulit bagi pemerintah untuk
membantu. Dan mereka pasti akan terjadi banyak kisruh," jelas dia. "Dalam situasi ini kita akan
terus tetap melakukan registrasi dengan tetap berpegang pada institusi yang sudah punya data,"
ujar Sri Mulyani.

256