Page 259 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 259
Menteri Ida seperti dikutip dari Antara dalam konferensi pers secara daring dari Istana
Kepresidenan, Jakarta , Senin (10/8).
Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan jumlah penerima manfaat program bantuan
subsidi gaji dari 13,8 juta pekerja menjadi 15,7 pekerja dengan total anggaran Rp37,7 triliun.
Bantuan subsidi gaji ini diberikan kepada pekerja formal atau buruh sebesar Rp600.000 per bulan
selama empat bulan sehingga total menjadi Rp2,4 juta per orang. Pencairan bantuan dilakukan
dalam dua tahap dan disalurkan setiap dua bulan sekali.
Pemerintah berharap bantuan subsidi gaji ini melengkapi semua bantuan sosial yang sudah
diberikan pemerintah sebelumnya seperti bantuan Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako,
Bantuan Langsung Tunai (BLT), BLT Dana Desa dan bantuan Kartu PraKerja bagi karyawan yang
terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Sebelum bantuan subsidi gaji ini, berbagai bansos yang diberikan telah menyasar 29 juta kepala
keluarga atau 120 juta orang. Jika bansos sebelumnya ditujukan kepada masyarakat miskin dan
pekerja yang terkena PHK, bantuan subsidi gaji ini ditujukan kepada pekerja yang dirumahkan
dan terkena pemotongan gaji oleh perusahaan.
1 dari 1 halaman Kriteria Penerima Menteri Ida merinci kriteria penerima manfaat bantuan
subsidi gaji ini adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk
kependudukan, anggota BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan kartu kepesertaan dan
peserta membayar iuran dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai yang dilaporkan
kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu calon peserta harus memiliki rekening bank aktif dan tidak termasuk peserta penerima
manfaat kartu prakerja, serta membayar iuran hingga Juni 2020.
"Nantinya penyaluran subsidi upah dilakukan dengan memindahbukukan dari bank penyalur ke
rekening penerima bantuan melalui bank-bank BUMN yang terhimpun di Himpunan Bank-Bank
Negara," kata Menteri Ida.
Adapun data calon penerima bantuan diperoleh dari BPJS Ketenagakerjaan, dan pihak BPJS
Ketenagakerjaan bertanggungjawab atas kebenaran data.
[bim]
258
