Page 261 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 261
INI KRITERIA PENERIMA SUBSIDI UPAH RP 600 RIBU DARI PEMERINTAH
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Larasati Dyah Utami , JAKARTA - Pemerintah bakal
memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja atau buruh sebesar Rp600 ribu per bulan selama
4 bulan.
"Bantuan diberikan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja/buruh selama masa pandemi Covid-19, sehingga dapat mendukung percepatan
pemulihan ekonomi nasional," kata Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker), Ida Fauziyah dalam
Konferensi Pers Pengumuman Program Bantuan Subsidi Upah secara daring, Senin (10/8/2020).
Ida mengungkapkan bantuan tersebut merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan
dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN,
Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.
Pekerja/buruh yang mendapat bantuan harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI yang
dibuktikan dengan NIK, terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif
di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan.
Peserta juga diketahui rutin membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan
upah di bawah Rp5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Persyaratan lainnya, ialah pekerja atau buruh penerima upah, pekerja atau buruh yang bekerja
pada pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali non ASN," Ida menyebutkan.
Pekerja juga disyaratkan memiliki rekening bank yang aktif, serta tidak termasuk dalam peserta
penerima manfaat program kartu prakerja.
Peserta juga diketahui membayar iuran sampai dengan bulan Juni 2020.
Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).
Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
"Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta," kata Ida.
Data calon penerima bantuan ini bersumber dari data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang
telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, sesuai kriteria dan persyaratan
yang ditentukan.
Menurutnya, pemerintah menggunakan data BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pemberian
bantuan subsidi secara cepat dan tepat sasaran karena saat ini data tersebut dinilai paling akurat
dan lengkap, sehingga akuntable dan valid.
Lebih lanjut ia menyatakan, data penerima bantuan diambil dari data BPJS Ketenagakerjaan
dengan batas waktu pengambilan data sampai dengan 30 Juni 2020.
Sehingga, hanya peserta yang telah terdaftar pada batas waktu tersebut dan memenuhi
persyaratan.
Menurutnya, akurasi validasi data pekerja/buruh sangat penting karena ketepatan sasaran
program ini bergantung dari verifikasi data yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
260
