Page 85 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 85

Ringkasan

              Kalangan akademisi dan peneliti sepakat, penyederhanaan perizinan dalam Rancangan Undang-
              Undang  Cipta  Keija  (RUU  Ciptaker)  kelak  berdampak  positif  bagi  perekonomian  Indonesia.
              Pasalnya, selama ini proses perizinan yang berbelit-belit dinilai menghambat masuknya investasi
              ke dalam negeri.

              "Izin-izin itu dipangkas. Nanti satu pintu via BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Saya
              sepakat itu," ujar Prima Gandhi, akademisi IPB saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/8).



              RUU CIPTAKER BERDAMPAK POSITIF BAGI EKONOMI INDONESIA

              Jakarta-Kalangan akademisi dan peneliti sepakat, penyederhanaan perizinan dalam Rancangan
              Undang-Undang  Cipta  Keija  (RUU  Ciptaker)  kelak  berdampak  positif  bagi  perekonomian
              Indonesia.  Pasalnya,  selama  ini  proses  perizinan  yang  berbelit-belit  dinilai  menghambat
              masuknya investasi ke dalam negeri.

              "Izin-izin itu dipangkas. Nanti satu pintu via BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Saya
              sepakat itu," ujar Prima Gandhi, akademisi IPB saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/8).

              Kebijakan yang berlaku saat ini, menurut dia, sangat birokratis dan menghambat investasi. Di-
              contohkannyadenganprosespen-dirian agroindustri. "Pernah ada orang mau investasi bawang
              putih dan bawa bibit dari China, untuk masuk melalui Karantina itu prosedurnya berbelit-belit,"
              ujar Prima.

              "Memang setiap plasma nuf-tah harus ketat, tapi harus jelas, seperti sampel berapa hari selesai.
              Jangan alasan au, au, jadinya seminggu lebih, 14 hari," tutur dia.

              Prisma  pun  mengapresiasi  dengan  adanya  kewajiban  bagi  investor  untuk  melibatkan  usaha
              mikro,  kecil,  dan  menengah  (UMKM)  lokal  dalam  RUU  Cipta  Kerja.  Namun,  disarankan  ada
              koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah (pemda) sebelum investasi dilakukan.

              Diamendorongdemikian agar investasi yang akan dilalcukan'ber-kesesuaian dengan kompetensi.
              Sehingga, sumber daya manusia (SDM) setempat terserap sebagai tenaga kerja. "Pengawasan
              Amdal (analisis dampak lingkungan) juga harus dilakukan di lapangan. Hukum jangan tebang
              pilih," ujarnya.

              Keberadaan  RUU  Cipta  Kerja,  menurut  dia,  kelak  bakal  berdampak  terhadap  pertumbuhan
              agroindustri.  Pangkalnya,  akan  mendorong  peningkatan  tenaga  kerja  dan  mendongkrak
              konsumsi pangan. "Di situlah kontribusi positif," ujar Prima.

              Meski demikian, dia berharap beleid sapu jagat (omnibus law) tersebut diarahkan kepada sektor
              terbarukan, seperti agroindustri. Alasannya,sektorpertanianpaling prospektif di tengah pandemi
              Covid-19.  "Sekarang  intinya,  bagaimana  caranya  genjot  kewira-usahaan  bidang  pertanian,
              dimulai dengan agroindustri. Harus diarahkan ke sana, harus ada klausul itu," sarannya.

              Prima  mengingatkan,  tumbuhnya  wirausaha  (entrepreuner)  ataupun  usaha  rintisan  (startup)
              bidang pangan, baik pertanian maupun perikanan, akan memotong rantai distribusi. "Middle man
              dipotong, sehingga keuntungan dirasakan petani dan masyarakat " jelasnya.
              Sebelumnya, Peneliti CSIS Jakarta, Yose Rizal, mengatakan RUU Cipta Keija merupakan suatu
              terobosan untuk mengatasi menurunnya perekonomian. Palingkru-sial dalam membangkitkan
              ekonomi  adalah  dengan  mendorong  peluang  investasi  agar  semakin  terbuka.  Menurutnya,
              selama ini Indonesia jarang dilirik sebagai destinasi investasi karena regulasi yang tidak efisien.


                                                           84
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90