Page 86 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 AGUSTUS 2020
P. 86

"RUU Cipta Kerja ini sangat ur-gent untuk diselesaikan. Jika tidak lata akan kalah dengan negara
              lain yang sudah menerapkan restrukturisasi ekonomi seperti itu. RUU tersebut sangat penting
              untuk Indonesia," ujar Yose, Rabu (5/8).

              Masalahnya,  Bank  Dunia  pernah  mengungkapkan  dampak  Covid-19  sangat  terasa  di  hampir
              seluruh  mata  pencaharian,  seperti  pekerja  di  sektor-sektor  transportasi  dan  konstruksi  yang
              melaporkan terjadinya penurunan besar dalam pendapatan. Menurut Bank Dunia, tanpa adanya
              langkah-langkah untuk mengurangi guncangan ekonomi tersebut, maka pandemi ini akan bisa
              menyebabkan kemiskinan meningkat sebesar 2,0 persen.

              "Omnibus  Law  diperlukan  untuk  mendukung  upaya  pemerintah  mempercepat  pemulihan
              ekonomi Indonesia. Juga penting untuk tidak menyertakan beberapa pembatasan pada investasi
              dan bisnis serta memperbaiki daya saing di pasar global melalui RUU yang sedang diajukan,"
              tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip dari akun Twitter @BankDunia, pekan lalu.

              Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara (USU) Syafrizal Helmy menilai,
              pernyataan World Bank tersebut berasal dari analisa yang objektif dan merupakan hasil dari
              kajian ekonomi yang cukup baik.

              Menurut doktor ekonomi itu, Omnibus Law RUU Cipta'Kerja menjadi lebih relevan khususnya
              dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19. "Untuk bangkit dari krisis, kita butuh
              investasi, masyarakat butuh lapangan kerja, sektor riil kembali bergerak. Untukinvestasi berjalan,
              maka kita harus dapat menata kembali regulasi khususnya yang menumpuk dan timpang tindih.
              Kemudahan  berinvestasi  inilah  yang  harapannya  dapat  membuka  lapangan  kerja  yang
              dibutuhkan masyarakat apalagi yang terkena PHK," katanya.

              Begitupun Syafrizal menyarankan, pemerintah harus tetap memiliki otoritas dan kemampuan
              dalam mengarahkan investasi. Investasi yang hadir harus dapat bermanfaat langsung kepada
              masyarakat,  padat  karya,  terutama  dalam  pengembangan  potensi  daerah,  serta  mendorong
              transformasi ekonomi.

              Di sampingitu, investasi harus dapat menjamin transfer of knowledge dan aljh teknologi. Dengan
              begitu RUU Cipta Kerja ini diharapkan benar-benar bisa membawa Indonesia keluar dari krisis.


              Hasil Survei Mendukung
              Selain itu, hasil survei nasional Cyrus Network belum lama ini mencatat bahwa RUU Ciptaker
              dinilai  positif  oleh  responden.  Berdasarkan  survei,  RUU  anyar  ini  dinilai  mampu  mendorong
              kemudahan berusaha,mendongkrak investasi dan penciptaan lapangan kerja di Tanah Air.

              Tim Peneliti Cyrus Network, Riswanda menyebut terdapat38,8% responden setuju RUU Ciptaker
              dapat memberikan kemudahan berusaha. Kemudian, 32,1 % responden lainnya mengaku sangat
              setuju dengan RUU baru tersebut Namun, ada 18,3% responden justru mengaku tidak setuju
              atas kemampuan RUU tersebut terkait persoalan kemudahan berusaha. Bahkan, 10,8% lainnya
              menjawab sangat tidak setuju. "Artinya RUU cipta kerja di nilai positif, karena dianggap dapat
              mendorong kemudahan mendirikan usaha. Adapun rata-rata skornya mencapai 6,44% setuju
              atau sangat betik," ujarnya dalam pemaparan hasil Surveinya (27/7).bari/mohor/fl














                                                           85
   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91