Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 111
Padahal, penempatan ABK di kapal asing harus memperoleh izin dari Kemenaker berupa Surat
Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Alternatifnya, bisa juga lewat
izin di Kementerian Perhubungan lewat Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak
Kapal (SIUPPAK).
Permasalahan ini diungkapkan oleh Aris di tengah kasus penyiksaan terhadap dua ABK asal
Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Barat (NTB) di kapal ikan Cina, LU QIAN YUA YU 901. Kedua
ABK akhirnya melompat ke laut di Selat Malaka dan diselamatkan oleh nelayan Tanjung Balai
Karimun, Kepulauan Riau.
Kedua ABK direkrut oleh PT Duta Putra Group dan PT Dasa Putra. Aris pun telah mengecek
database di Kemenaker. Hasilnya, perusahaan itu tidak masuk dalam daftar P3MI dan tidak
pernah diberi izin SIP3MI oleh Kemenaker, menempatkan ABK di kapal asing.
Sementara itu, Kepala Subbagian Humas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Benny, juga
menyebutkan bahwa perusahaan tersebut tidak terdaftar di SIUPPAK Kemenhub. "Sesuai data
yang kami publish di dokumenpelaut.dephub.go.id," kata dia.
Lebih lanjut, Aris mengatakan permasalahan tidak hanya pada pelanggaran izin penempatan.
Di lapangan, ada juga penempatan ABK lewat orang pribadi maupun secara ilegal. Ari menduga
kedua ABK yang mengalami penyiksaan ini justru direkrut oleh agen orang pribadi.
Terakhir, masalah muncul karena perizinan yang tidak satu pintu seperti saat ini. Sehingga,
kerap terjadi tumpang tindih pengawasan di lapangan ketika kasus seperti ini terjadi.
Koordinator Fisher Center Bitung, Diani, juga menyampaikan masalah bertahun di dunia
pelayaran ini. Fisher Center adalah organisasi yang pertama kali melaporkan kasus penyiksaan
terhadap dua ABK di kapal ikan Cina.
Menurut dia, pengawasan terhadap ABK tumpah tindih, antara Kemenhub , Kemenaker,
Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Perlidungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI). Tak hanya pengawasan, aturan hukum pun tumpang tindih.
Situasi ini, kata Diani, pada akhirnya menyebabkan kerugian bagi para korban. "Ketidakpastian
hukum tersebut bisa dipakai menjadi dalih oleh penegak hukum untuk menolak melanjutkan
penyelidikan atas pelanggaran hukum yang sudah dilaporkan," kata dia.
FAJAR PEBRIANTO.
110
