Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 140
Judul Perlu Kajian Agar Pelatihan Kartu Prakerja Sejalan Kebutuhan Industri
Nama Media investor.id
Newstrend Kartu Pra Kerja
Halaman/URL https://investor.id/business/perlu-kajian-agar-pelatihan-kartu-prakerja-
sejalan-kebutuhan-industri
Jurnalis Investor Daily,
Tanggal 2020-06-09 14:45:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen Binalattas
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Agus Pambagyo (Pengamat kebijakan publik) Hal ini penting karena saat ini banyak
materi pelatihan yang gratis melalui berbagai platform sosial media. Karena itu riset sangat
menentukan nilai lebih serta keberhasilan dari program kartu prakerja
neutral - Agus Pambagyo (Pengamat kebijakan publik) Minimal dalam kurun waktu sekarang
hingga 5 tahun ke depan atau ketika persoalan Covid ini selesai banyak peserta program kartu
pra kerja yang bisa terakomodasi untuk memenuhi kebutuhan SDM di industri
neutral - Raden Pardede (Ekonom Senior) Selain mendapatkan keterampilan teknis, saat Covid-
19, masyarakat bisa tertolong karena ada bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan
setelah menyelesaikan pelatihan
neutral - Raden Pardede (Ekonom Senior) Pelatihan dengan tatap muka langsung lebih relevan,
mudah dipahami serta lebih mudah dalam masuk lapangan pekerjaan baru
neutral - Raden Pardede (Ekonom Senior) Harus ada kerjasama dengan dunia usaha. Peran
Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan juga penting dalam menyukseskan
program kartu prakerja tersebut
neutral - Raden Pardede (Ekonom Senior) Targetnya adalah masyarakat menengah dengan
pendidikan SMA, meski tidak tertutup kemungkinan lulusan SMP bisa mengikuti program ini.
Bagi masyarakat berpendidikan tinggi sebaiknya tidak perlu mengikuti program ini karena bukan
menjadi sasaran prioritas
Ringkasan
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai, pemerintah perlu melakukan kajian agar
materi pelatihan yang diberikan dalam program kartu prakerja tepat sasaran dan relevan dengan
kebutuhan industri. Pemerintah juga harus punya alasan yang kuat untuk menetapkan satu
139
