Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 39
Permohonan maaf tersebut dilontarkan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu
Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam video konferensi pada Senin (8/6) lalu. Dua pekan sejak
jadwal awal yang dijanjikan pemerintah, pembukaan pendaftaran program Kartu Prakerja
gelombang keempat belum menunjukkan titik terang.
PROGRAM KARTU PRAKERJA: UJIAN KESABARAN BERBALUT JANJI SURGA
Iim F. Timorria
"Mohon maaf, saya janji-janji surga. Sebelumnya kami mengatakan pembukaan gelombang
keempat akan dilakukan setelah Lebaran, tetapi belum bisa."
Permohonan maaf tersebut dilontarkan Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana (PMO) Kartu
Prakerja Denni Puspa Purbasari dalam video konferensi pada Senin (8/6) lalu. Dua pekan sejak
jadwal awal yang dijanjikan pemerintah, pembukaan pendaftaran program Kartu Prakerja
gelombang keempat belum menunjukkan titik terang.
Denni menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan peninjauan ulang terkait
keberhasilan Program Kartu Prakerja yang sejauh ini baru menjaring 680.918 peserta.
Menurutnya, peninjauan tersebut perlu dilakukan agar program dapat sesuai dengan kebutuhan
dan harapan masyarakat.
Dia pun kembali berjanji bahwa pembukaan pendaftaran program Kartu Prakerja bakal
diumumkan dalam waktu dekat. "Jadi sabar, ini sedang berproses, tetapi Insya-allah tidak lama
program Prakerja gelombang keempat akan dirilis,'' lanjutnya.
Di samping belum jelasnya pendaftaran gelombang keempat, pihak PMO pun mengakui bahwa
insentif bulanan senilai Rp600.000 bagi tiap peserta baru tersalur pada sekitar 360.000 orang.
Padahal, jumlah peserta yang telah merampungkan pelatihan daring mencapai 400.000 orang.
Tak kunjung dibukanya pendaftaran gelombang keempat Kartu Prakerja ini disayangkan oleh
perwakilan buruh. Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel
Siregar menyayangkan lambannya langkah pemerintah dalam memberi bantuan bagi korban
pemutusan hubungan kerja (PHK) selama pandemi Covid-19.
"Tidak semua pekerja ini diberhentikan dengan pesangon. Tidak ada jaminan mereka
mendapatkan bantuan langsung tunai atau PKH (program keluarga harapan) bagi pekerja
formal, harapan satu-satunya hanya dari Kartu Prakerja," katanya.
Dia tak memungkiri jika program Kartu Prakerja memerlukan pembenahan dari berbagai aspek.
Menurutnya, bantuan dalam bentuk tunai tetap yang paling dibutuhkan mengingat pelatihan
selama pandemi tak terlalu efektif bagi pekerja korban PHK.
"Seharusnya gelombang keempat tidak terlalu lama penundaannya karena usulan yang kami
sampaikan sudah banyak," ujarnya.
Jika pemerintah benar-benar ingin membantu perekonomian korban PHK, lanjutnya, penyaluran
bantuan seharusnya dilakukan dengan lebih proaktif dengan menggandeng perusahaan-
perusahaan yang tercatat melakukan aksi PHK. Hal ini dinilai bakal menghindari moral hazard
atau ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan.
"Pemerintah bisa datangi perusahaan satu per satu, pasti mereka memiliki data pekerja yang
di-PHK, by name by address" tutur Timboel.
38
