Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020

Timboel mengatakan, target 5,6 juta peserta yang terjaring dalam program ini bukanlah angka
yang kecil. Selain perlu dipastikan bantuan tersebut disalurkan dengan tepat, dia pun mendesak
agar sasaran dalam setiap gelombang dapat diperbanyak mengingat angka pengangguran
selama pandemi Covid-19 yang bertambah.

Mengenai kemelut pelatihan daring yang menjadi persyaratan dalam penyaluran insentif,
Timboel pun mengemukakan bahwa peserta program seharusnya mendapat keleluasaan untuk
memilih. Di tengah terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan (upskilling)
selama pandemi, peserta seharusnya bisa memilih apakah pelatihan dapat dilakukan saat ini
atau menundanya untuk waktu yang akan datang.

Dia kembali menekankan, penyaluran bantuan tunai harus menjadi prioritas agar efek ungkit
daya beli program ini membuahkan hasil.
Terkait opsi pelatihan offline, Direktur Komunikasi Manajemen telaksana Prakerja Panji
Winanteya Ruky menyatakan, dana yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pelatihan secara
offline cenderung lebih besar dibandingkan dengan secara daring dari yang disediakan
pemerintah senilai Rpl juta.

"Bantuan untuk peserta hanya Rpl juta tapi kenyataannya pelatihan offline lembaga pelatihan
rata-rata nilainya Rp5 juta. Jadi perlu dilihat lagi," ungkap Panji.

HASIL SURVEI

Sementara itu, survei kepuasan penerima manfaat Kartu Prakerja yang dilaksanakan oleh Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan bahwa 4.105
responden memanfaatkan bantuan tunai Kartu Prakerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari.

Selain itu, sekitar 96,7% responden pun menyatakan setuju bahwa program ini memberi
bantuan biaya yang dapat meringankan biaya hidup sekaligus pelatihan selama pandemi.
Adapun, 80,8% penerima manfaat Kartu Prakerja tidak memiliki pekerjaan atau menganggur
saat melakukan pelatihan Dalam jajak pendapat yang dilakukan lembaga survei Indikator
terhadap 1.200 responden, sebanyak 38,7% responden tidak setuju dengan program pelatihan
daring yang terintegrasi dalam Kartu Prakerja. Sementara itu, 10,2% menyatakan sangat tidak
setuju.
Adapun, 25,3% responden setuju dengan program tersebut dan 4,5% sangat setuju.

Ekonom Senior Indef Enny Sri Hartati menilai, respons positif dari para penerima manfaat lebih
banyak dipicu oleh bantuan tunai alih-alih dari pelatihan yang dijalani. Penyaluran insentif yang
baru menyasar ratusan ribu orang pun disebutnya turut mengonfirmasi asumsi bahwa daya
ungkit bantuan sosial program Kartu Prakerja amat minim terhadap tingkat konsumsi.

"Hal ini tecermin dari inflasi Mei yang sangat rendah, padahal bertepatan dengan Idulfitri," ujar
Enny.

Menurutnya, minimnya daya ungkit tingkat konsumsi dari program ini juga disebabkan oleh
kecilnya nilai bantuan langsung. Dari total anggaran sebesar Rp20 triliun, sebesar Rp5,6 triliun
dianggarkan untuk dana pelatihan, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840
miliar, dan dana PMO senilai Rp 100 juta.

Enny pun menilai, pencairan insentif yang baru dinikmati sebagian peserta terdaftar dan diikuti
dengan penundaan pendaftaran gelombang keempat bisa memicu semakin besarnya moral
hazard dari program ini.

39