Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 45
Judul Hipmi Khawatir Jumlah PHK Makin Melonjak
Nama Media Rakyat Merdeka
Newstrend Dampak Virus Corona
Halaman/URL Pg9
Jurnalis NOV
Tanggal 2020-06-10 04:37:00
Ukuran 256x93mmk
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 46.080.000
News Value Rp 138.240.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive
Narasumber
neutral - Mardani H Maming (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia (BPP Hipmi)) Tanpa ada bantuan pemerintah, sebenarnya pengusaha besar ini bisa
berkomunikasi dengan kepala bank. Bank pun menjalin hubungan yang baik karena dia juga
mau mendapatkan pinjaman kredit yang bagus
neutral - Mardani H Maming (Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda
Indonesia (BPP Hipmi)) Kalau UMKM-nya dibantu, maka pengangguran akan berkurang. Itulah
yang dilakukan oleh pengurus Hipmi bagaimana kita bekerja sama dengan bank-bank untuk
melakukan relaksasi pinjaman di beberapa provinsi
neutral - Rosan P Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia)
Implementasinya di tingkat kementerian yang kita lihat masih lamban. Kita juga melihat
angkanya (stimulus) mestinya juga jauh lebih besar dari angka yang sudah dikeluarkan oleh
pemerintah
neutral - Rosan P Roeslani (Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia) Karena
itu, dengan dibukanya kegiatan ekonomi melalui penerapan new normal diharapkan gelombang
PHK tidak semakin besar.
Ringkasan
KALANGAN pengusaha mengeluhkan sulitnya mendapatkan fasilitas relaksasi dari bank bagi
pelaku usaha yang bisnisnya terdampak wabah corona. Pengusaha juga berharap penerapan
kenormalan baru di masa pandemi dapat menekan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) hingga tidak semakin besar.
Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani
H Maming menyebut hanya sekitar 20 persen anggotanya yang mendapatkan relaksasi dari
bank, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/ POJK.03/2020
tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter-cyclical Dampak
Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
44

