Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020

HIPMI KHAWATIR JUMLAH PHK MAKIN MELONJAK

KALANGAN pengusaha mengeluhkan sulitnya mendapatkan fasilitas relaksasi dari bank bagi
pelaku usaha yang bisnisnya terdampak wabah corona.

Pengusaha juga berharap penerapan kenormalan baru di masa pandemi dapat menekan
gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) hingga tidak semakin besar.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Mardani
H Maming menyebut hanya sekitar 20 persen anggotanya yang mendapatkan relaksasi dari
bank, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/ POJK.03/2020
tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter-cyclical Dampak
Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Maming menyebut, rata-rata yang mendapatkan relaksasi itu adalah pengusaha-pengusaha
yang besar yang pinjamannya di atas Rp 10 miliar. Di mana rata-rata pengusaha besar
umumnya memiliki hubungan yang baik dengan bank.

'Tanpa ada bantuan pemerintah, sebenarnya pengusaha besar ini bisa berkomunikasi dengan
kepala bank. Bank pun menjalin hubungan yang baik karena dia juga mau mendapatkan
pinjaman kredit yang bagus," katanya, kemarin.

Namun lanjut Maming, akibat kondisi ini yang menderita justru pelaku Usaha Mikro. Kecil dan
Menengah (UMKM).

Karenanya, ia berharap, ada fungsi aturan pemerintah yang memastikan relaksasi pinjaman
bank dan relaksasi pajak bisa betul-betul dinikmati UMKM. Sehingga menghindari usaha kecil ini
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) permanen.

"Kalau UMKM-nya dibantu, maka pengangguran akan berkurang. Itulah yang dilakukan oleh
pengurus Hipmi bagaimana kita bekerja sama dengan bank-bank untuk melakukan relaksasi
pinjaman di beberapa provinsi," ungkapnya.
Di masa pandemi ini, Maming berharap segenap masyarakat bisa bersatu. Ia juga meminta
semua pihak saling membantu dan berin-strospeksi. bukannya saling menyalahkan.

Sebelumnya, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Rosan P Roeslani
mengatakan, kebijakan stimulus pemerintah dalam penanganan dampak corona sudah semakin
baik dan responsif. Hanya saja, dalam implementasinya dinilai masih lamban.

"Implementasinya di tingkat kementerian yang kita lihat masih lamban. Kita juga melihat
angkanya (stimulus) mestinya juga jauh lebih besar dari angka yang sudah dikeluarkan oleh
pemerintah," ujar Rosan.

Dikatakannya, makin panjang penanganan corona ini. tekanan terhadap perekonomian akan
makin besar. Sementara pilihan terakhir dunia usaha adalah harus merumahkan atau mem-PHK
karyawan.

"Karena itu, dengan dibukanya kegiatan ekonomi melalui penerapan new normal diharapkan
gelombang PHK tidak semakin besar." tegasnya. NOV

"Tanpa ada bantuan pemerintah, sebenarnya pengusaha besar ini bisa berkomunikasi dengan
kepala bank. Bank pun menjalin hubungan yang baik karena dia juga mau mendapatkan
pinjaman kredit yang bagus."
45