Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020

Judul Soal UU Perlindungan PMI, BP2MI dan Kemenaker Harus
Sepemahaman
Nama Media jawapos.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.jawapos.com/nasional/10/06/2020/soal-uu-perlindungan-
pmi-bp2mi-dan-kemenaker-harus-sepemahaman/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-06-10 04:44:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta

Layanan Korpo
Sentimen positive

Narasumber

neutral - Tegap Hardjadmo (Ketum HIMSATAKI) Hal tersebut bermakna bahwa pembentuk
undang-undang menganggap rumusan norma dalam batang tubuh tidak perlu diperjelas lagi
karena dianggap sudah jelas
neutral - Tegap Hardjadmo (Ketum HIMSATAKI) Karena itu tidak ada salahnya BP2MI
melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian terkait dalam pelaksanaan dari UU
tersebut

neutral - Tegap Hardjadmo (Ketum HIMSATAKI) Karena pada prinsipnya HIMSATAKI
mendukung, namun perlu disertai evaluasi dan audit terhadap proses penempatan dan
perlindungan yang berjalan saat ini

neutral - Tegap Hardjadmo (Ketum HIMSATAKI) Seperti jenis jabatan pekerjaan bagi calon PMI
yang berbeda struktur biayanya, berbeda antara bekerja kepada perseorangan dan badan
hukum, berbeda antara low skill, semi-skilled dan skilled

Ringkasan

Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (HIMSATAKI) meyoroti
pelaksanaan teknis operasional sistem pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia
(PMI). Karena itu, organisasi yang diketuai oleh Tegap Hardjadmo itu meminta Kepala Badan
Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani melakukan sinkronisasi dengan
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

SOAL UU PERLINDUNGAN PMI, BP2MI DAN KEMENAKER HARUS SEPEMAHAMAN

42