Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020

Persoalan yang muncul adalah pekerja yang tidak masuk kriteria ini pun masih banyak yang
tidak memiliki rumah. Apalagi, Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di sejumlah bank mematok suku
bunga yang cukup tinggi.

"Kalau di Tapera ini uang yang kita taruh dapat 2% saja hebat, sedangkan suku bunga deposito
pemerintah itu 5%. Artinya, uang itu enggak produktif," tutur Timboel.

Jika mengacu pada imbal hasil Jaminan Hari Tlra (JHT) BP Jamsostek yang mencapai 6,08%
per tahun, dia mengakui rata-rata imbal hasil yang dicatatkan JHT masih berada di atas suku
bunga.

Peserta Tapera yang masuk kategori MBR pun tak serta merta mendapatkan pembiayaan
perumahan karena penilaian kelayakan didasarkan atas skala prioritas.

Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 PP No. 25/2020, kriteria urutan prioritas ditentukan oleh lamanya
masa kepesertaan, tingkat kelancaran membayar simpanan, tingkat urgensi kepemilikan rumah,
dan ketersediaan dana pemanfaatan.

"Kalau kita baca dari kriteria yang pertama, terkait masa iurannya, kalau pekerja formal relatif
rentan kepada PHK [Pemutusan Hubungan Kerja). Bisa saja setahun kerja lalu di-PHK, enggak
bayar lagi," terang Timboel.
Kemudian, kriteria ketiga dinilainya sangat subjektif dari sudut pandang Badan Pengelola (BP)
Tapera. Kelancaran pembayaran simpanan juga masih menjadi pertanyaan karena kedisiplinan
pengusaha membayar jaminan sosial masih kurang, apalagi membayar Tapera.

Timboel menyebut kekurangan lain program ini adalah kemungkinan masa tunggu yang sangat
lama, bahkan berpeluang mencapai puluhan tahun karena adanya skala prioritas. Para pekerja
harus bersaing dengan PNS, TNI, dan Polri dengan tingkat kedisiplinan yang sangat tinggi
karena dijamin negara.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyatakan program Tapera memunculkan beban
tambahan bagi pengusaha dan pekerja. Ketua Umum Apindo Hariyadi B. Sukamdani menilai
program ini menjadi duplikasi dari program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan
pekerja bagi peserta program JHT BP Jamsostek.
Dia mengatakan sangat disayangkan jika dana yang ada di BP Jamsostek dari program MIT
tidak terkelola dengan maksimal karena ada program serupa dari pemerintah.

Apindo berharap program MU dapat digunakan untuk pekerja swasta, sedangkan Tapera
ditujukan untuk ASN, TNI, dan Polri.

Berdasarkan catatan Apindo, saat ini, beban yang harus ditanggung perusahaan untuk setiap
pekerja dengan me-ngecualikan Tapera mencapai 18,24---19,74%. Jumlah ini masih harus
ditambah dengan kenaikan gaji otomatis setiap tahun seperti aturan pemerintah dengan
menjumlahkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

MOMEN TIDAK TEPAT
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai
peluncuran Tapera tidak dalam momen yang tepat karena Indonesia masih bergulat dengan
dampak pandemi COVID-19.

"Kalau melihat situasi program ini diluncurkan sekarang, momennya enggak tepat karena daya
beli lagi rendah. Hampir semua masyarakat bawah fokusnya ke pemenuhan kebutuhan lain,

58