Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020
P. 58
Setelah iuran BPJS Kesehatan dipastikan kembali naik, kini para pekerja harus bersiap merelakan
gajinya dipangkas lebih dalam dengan adanya tabungan perumahan.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 tentang Penyelenggaran Tabungan Perumahan
Rakyat (Tapera), pemerintah memperluas target program tabungan perumahan (Tapera) dari
yang semula hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI menjadi mencakup pekerja
mandiri.
TIMBANGMENIMBANG BEBAN PEKERJA
Setelah iuran BPJS Kesehatan dipastikan kembali naik, kini para pekerja harus bersiap merelakan
gajinya dipangkas lebih dalam dengan adanya tabungan perumahan.
Amanda K. Wardhani
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 25/2020 tentang Penyelenggaran Tabungan Perumahan
Rakyat (Tapera), pemerintah memperluas target program tabungan perumahan (Tapera) dari
yang semula hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS), Polri, dan TNI menjadi mencakup pekerja
mandiri.
Pemerintah mewajibkan masyarakat pekerja dan pekerja mandiri untuk menjadi peserta Tapera.
Pekerja yang berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah diharuskan menjadi peserta.
Nantinya, para pekerja akan dikenai iuran sebesar 3%, dengan perincian 2,5% dari pekerja dan
0,5% dari pengusaha. Sebaliknya, iuran pekerja mandiri ditanggung sendiri seluruhnya oleh
pekerja yang bersangkutan.
Meski sasaran diperluas, pemerintah menjamin program ini baru berlaku bagi PNS, TNI, dan
Polri mulai 2021. Selebihnya, akan dilakukan secara bertahap bagi BUMN, swasta, maupun
pribadi, termasuk pekerja yang berstatus Warga Negara Asing (WNA), selama 7 tahun ke depan.
"Jangan ada kekhawatiran, karena yang disasar adalah ASN (Aparatur Sipil Negara) dulu, yang
selama ini sudah menabung di Bapertarum [Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan)," kata
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D. Heripurwanto saat konferensi pers secara daring, Jumat (5/6).
Adapun, Bapertarum merupakan nama terdahulu dari Tapera.
Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar mengakui bahwa program Tapera memiliki misi
mulia untuk menyediakan rumah bagi seluruh rakyat.
Data statistik pada 2015, menunjukkan backlog kepemilikan rumah di Indonesia sebanyak 11,4
juta unit. Jumlah ini hanya menyusut sedikit dibanding posisi 2011, yakni sebanyak 13,5 juta
unit.
"Ini bagus, bagaimana pemerintah bisa menyediakan rumah untuk seluruh rakyat, targetnya 1
juta (rumah) tiap tahun. Ini masih dianggap kurang sehingga dengan Tapera bisa
diekspektasikan lebih dari 1 juta tiap tahun untuk penyediaan rumah dengan sistem gotong
royong sama seperti JKN [Jaminan Kesehatan Nasional)," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Senin
(8/6).
Namun, ketika mencermati aturan turunan dari UU No. 4/2016 tentang Tapera, Timboel
berpendapat mekanismenya menjadi tidak jelas. Pasalnya, program ini hanya dikhususkan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kriteria gaji di bawah Rp8 juta.
57
