Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 JUNI 2020

Judul BP2MI Diminta Lakukan Sinkronisasi dengan Kemenaker soal UU
Perlindungan Pekerja Migran
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/06/10/bp2mi-diminta-
lakukan-sinkronisasi-dengan-kemenaker-soal-uu-perlindungan-pekerja-
migran
Jurnalis Hasanudin Aco
Tanggal 2020-06-10 00:24:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korpo
Sentimen positive

Narasumber

neutral - Tegap Hardjadmo (Ketua Umum Himsataki) Sikap kami dari Himsataki bukan tidak
mendukung atas kebijakan Kepala BP2MI tersebut, akan tetap hemat kami sebagaimana tertera
dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia, frasa Pasal 30 adalah 'cukup jelas'. Hal tersebut bermakna bahwa pembentuk
undang-undang menganggap rumusan norma dalam batang tubuh tidak perlu diperjelas lagi
karena dianggap sudah jelas

neutral - Tegap Hardjadmo (Ketua Umum Himsataki) Tidak ada salahnya BP2MI melakukan
sinkronisasi dan harmonisasi dengan kementerian terkait dalam pelaksanaan dari UU tersebut

neutral - Tegap Hardjadmo (Ketua Umum Himsataki) Kedua, jenis jabatan pekerjaan bagi calon
PMI yang berbeda struktur biayanya, berbeda antara bekerja kepada perseorangan dan badan
hukum, berbeda antara low skill, semi-skilled dan skilled

neutral - Tegap Hardjadmo (Ketua Umum Himsataki) Terakhir, risiko keuangan dalam hal
pembebanan biaya

Ringkasan

Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Himsataki) meminta Kepala
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani melakukan sinkronisasi
dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) soal pelaksanaan teknis operasional sistem
pelindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

BP2MI DIMINTA LAKUKAN SINKRONISASI DENGAN KEMENAKER SOAL UU
PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN

73