Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Kemarin (7/10) 12 menteri menggelar konferensi pers bersama. Mereka menampik satu per satu
kabar miring terkait dengan pengesahan UU Cipta Kerja.
Dua belas menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM
Teten Masduki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum
dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah

BANTAH HAPUS UMK DAN CUTI

JAKARTA, Jawa Pos - Gelombang prokontra dan demo di berbagai daerah muncul setelah UU
Cipta Kerja atau Omnibus Law disahkan tiga hari lalu. Dituding sebagai sumber masalah,
pemerintah pun tak tinggal diam. Kemarin (7/10) 12 menteri menggelar konferensi pers
bersama. Mereka menampik satu per satu kabar miring terkait dengan pengesahan UU Cipta
Kerja.

Dua belas menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koperasi dan UKM
Teten Masduki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Menteri Hukum
dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah

Lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia,
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Arifin Tasrif.

Para menteri itu berada di bawah komando Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto. Mereka menjelaskan satu per satu poin yang menyulut perdebatan. Mulai
ketenagakerjaan, amdal, pertanahan, hingga ekonomi.

Airlangga menegaskan, salah satu informasi simpang siur mengenai UU Cipta Kerja terkait
dengan ketenagakerjaan, terutama tentang upah minimum dan gaji. "Saya tegaskan upah
minimum tidakdihapus, tetapi tetap mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, dan
salary yang diterima tidak akan turun," ujarnya.

Menurut dia, banyak hoaks
tentang poin ketenagakerjaan yang beredar di kalangan masyarakat dan memicu perdebatan.
Terkait dengan pesangon, dia menjamin tetap diatur dalam beleid tersebut. Bahkan, ada jaminan
untukpekerjayang kehilangan pekerjaan.

Selain itu, waktu kerja dan istirahat Minggu tetap mengacu pada undang-undang yang berlaku.
Sementara itu, pekerjaan dengan sifat tertentu yang membutuhkan fleksibilitas diatur dalam
pasal 77 bab ketenagakerjaan.

Airlangga yang juga merupakan ketua umum Partai Golkar menegaskan, pengusahawajib
memberikan cuti, waktu istirahat, dan waktu ibadah. "Demikian juga terkait dengan cud-cuti
melahirkan, menyusui, haid, tetap sesuai dengan undang-undang, tidak dihapus," tegasnya. Dia
juga memastikan bahwa pekerja outsourcing akan mendapatkan jaminan perlindungan upah dan
kesejahteraan.
Kepastian soal upah minimum (UM) itu juga ditekankan kembali oleh Menaker Ida. Dia
mengatakan, ketentuan soal UM tetap mengacu pada UU 13/2003 dan PP 78/2015. Dalam RUU
memang terdapat penegasan variabel dan formula penghitungan upah berdasar pertumbuhan

35