Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

ekonomi dan inflasi. "Formula detailnya diatur PP," katanya. Selain itu, ketentuan upah minimum
kota/kabupaten dipertahankan UU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan mengenai
penangguhan pembayaran UM. Artinya, UM tidak bisa ditangguhkanlagi seperti yang sudah-
sudah.

Di samping itu, untuk memperkuat perlindungan upah serta meningkatkan UMKM, UU Cipta Kerja
mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor usaha mikro dan kecil. "Sekali lagi kita harus
berpikir, memberikan perlindungan itu tidak hanya kepada pekerja formal. Tapi juga harus
memastikan perlindungan bagi pekerja sektor usaha mikro dan kecil," paparnya.

Mengenai PHK, Ida kembali menekankan bahwa UU Cipta Kerja te tap mengatur persyaratan
dan tata cara PHK. Serikat pekerja/buruh diberi ruang

untuk memperjuangkan kepentingan anggota yang sedang dalam proses PHK. Bahkan, UU itu
akan mempertegas pengaturan upah bagi pekerja/ buruh selama PHK masih diproses sampai
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. "Saat PHK masih dalam proses, buruh masih
mendapatkan upah. Ini ditegaskan di RUU Cipta Kerja," jelasnya.

Selain itu, untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerja/ buruh yang terkena PHK, UU Cipta
Kerja mengatur jaminan kehilangan pekerjaan (JHP). Manfaatnya berupa uang tunai, pelatihan
kerja, hingga terkoneksi dengan informasi ketenagakerjaan. Dengan begitu, pekerja bisa
mendapat uang saku, upskilling, dan akses lapangan kerja baru.

Menurut dia, RUU itu lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon diterima pekerja/ buruh.
Tentu di samping pesangon yang diberikan pengusaha. "Pekerja mendapatkan JHP yang ini tidak
dikenal dalam UU 13/2003," ungkapnya. JHP bakal dikelola BPJamsostek.

Modal awalnya disiapkan Rp 6 triliun oleh pemerintah

Terkait dengan amdal, Menteri LHK Siti Nuibaya Bakar menepis anggapan bahwa UU Cipta Kerja
menghapus izin lingkungan. "Tidak benar bahwa ada anggapan terjadi kemunduran dalam
perlindungan lingkungan Tidak benar," tegas dia.

UU Cipta Kerja, sebut Siti, tidakmengubahkonsep dasar dan pengaturan amdal. Justru, UU Cipta
Kerja mengintegrasikan izin lingkungan ke izin berusaha. Aspek penegakan hukum pun lebih
diperkuat dalam aturan tersebut.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menuturkan,
omnibus law akan memberikan dampak positif terhadap pengembangan UMKM (usaha mikro,
kecil, dan menengah). Perizinan membuat usaha akan dipermudah. Sehingga akan
membukalapangan kerja makin luas. Artinya, akan banyak menyerap tenaga kerja dan
mengurangi angka pengangguran.

Teten mencatat, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 62 juta unit. Saat ini sudah menyerap 97
persen tenaga kerja nasional. "Jadi, bagi kita sangat positif. Saya kira akan memperkuat UMKM
dan koperasi di Indonesia," tuturnya.

Menurut Teten, dengan omnibus law, pihaknya akan membentuk pengelolaan terpadu usaha
UMKM dengan pemangku kepentingan. Mempermudah onegate policy untuk percepatan dan
pengembangan UMKM. Terutama terkait insentif fiskal dan pembiayaan. Pemerintah juga
memprioritaskan penggunaan dana alokasi khusus untuk itu.

Selain itu, akan ada insentif bagi usaha skala besar dan menengah yang bermitra dengan UMKM.
Teten menilai UMKM yang tumbuh besar adalah yang bermitra dengan usaha besar dan
terintegrasi sistem produksinya. "Bisa sebagai supplier bahan baku setengah jadi spare part dan

36