Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 32
Judul Omnibus Law Lindungi UMKM dan Pekerja
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis AIRLANGGA HARTARTO
Tanggal 2020-10-08 05:39:00
Ukuran 202x64mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4.040.000
News Value Rp 40.400.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR-RI akhirnya menyepakati substansi Ran-
cangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) untuk disahkan menjadi UU.
Pemerintah meyakini, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan
ekonomi nasional dan membawa-Indonesia memasuki era baru perekonomian global, untuk
mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan: RUU Cipta Kerja akan
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih
efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapanNorma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) dan penggunaan sistem elektronik.
OMNIBUS LAW LINDUNGI UMKM DAN PEKERJA
Pemerintah bersama dengan Badan Legislasi DPR-RI akhirnya menyepakati substansi Rancangan
Undang-Undang Cipta Kerja (RUU CK) untuk disahkan menjadi UU.
Pemerintah meyakini, RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan
ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global, untuk
mewujudkan masyarakat yang makmur, sejahtera, dan berkeadilan: RUU Cipta Kerja akan
mendorong reformasi regulasi dan debirokratisasi, sehingga pelayanan Pemerintahan akan lebih
efisien, mudah, dan pasti, dengan adanya penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
(NSPK) dan penggunaan sistem elektronik.
Sebagaimana dipahami, selama ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan
pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan berusaha yang rumit dan lama,
persyaratan investasi yang memberatkan, pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan
UMKM dan Koperasi yang belum optimal. Ditambah lagi proses administrasi daii birokrasi
perizinan yang cenderung lamban, yang pada akhirnya menghambat investasi dan pembukaan
lapangan kerja.
RUU Cipta Kerja ditujukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat
peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, melalui penyederhanaan sistem birokrasi
dan perizinan, kemudahan bagi pelaku usaha terutama UMKM, ekosistem investasi yang
31
