Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 28
Karena banyak yang salah sangka bahwa jam kerja hanya 40 jam seminggu tanpa diatur harinya.
Sehingga pegawai bisa saja bekerja selama 10 jam dalam 4 hari. Padahal hari kerja tidak diubah
seperti itu, melainkan senin sampai sabtu.
Perubahan hari dan jam kerja juga "mengatur agar perusahaan atau pabrik memberlakukannya
secara manusiawi.
Karena ada oknum yang memaksa buruh untuk bekerja mulai jam 6 pagi hingga 5 sore alias 11
jam sehari. Padahal maksimal hanya 8 jam dalam sehari. Kelebihan waktu kerja tidak dihitung
lembur dan buruh bagaikan kerja seperti romusha.
Begitujuga dengan waktu lembur. Penambahan waktu lembur bukanlah sebuah mimpi buruk.
Durasi 4 jam lembur adalah waktu maksimal.
Jika memang pekerjaan tambahan sudah selesai, tentu mereka boleh pulang, bukan? Hal ini
bukanlah sebuah pemaksaan. Namun jika ada perusahaan yang memaksa, mereka bisa
dilapoirkan ke Disnaker.
Omnibus law RUU Cipta Kerja justru mengatur agar para pegawai tidak lembur hingga pagi buta
dan melebihi batas maksimal. Karena kenyataannya, ada pegawai yang dipaksa bekerja ekstra
di akhir bulan, atau akhir tahun, untuk menyelesaikan laporan keuangan. Pembatasan maksimal
4 jam lembur justru menyelamatkan mereka dari praktek seperti itu.
Lagipula jika jam lembur semakin banyak tentu makin banyak pula uang ekstra selain gaji yang
diperoleh oleh pegawai. Jadi sebenarnya mereka bisa menghadapi peraturan ini dengan biasa-
biasa saja dan berpikiran positif.
Jika mereka dipaksa lembur oleh, atasan namun tidak dibayar, bisa langsung melapor ke
Disnaker atau Kementrian Tenaga KerjaDalam RUU Cipta Kerja juga diatur jam istirahat pegawai,
minimal 30 menit per hari, jam istirahat tidak termasuk jam kerja.
Pengaturan jam istirahat ini juga penting, karena ada perusahaan yang hanya memberi waktu
sekadar untuk beribadah dan makan siang, namun tak sampai 30 menit.
Pegawai diminta untuk tidak panik terhadap perubahan pengaturan jam dan waktu kerja,
menjadi 40 jam seminggu dan 6 hari kerja, yang tercantum dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.
RUU ini dibuat untuk rakyat, jadi dipastikan tidak akan merugikan para pekerja.
Jangan mudah terproyokasi dan baca dulu draft RUU agar batal mengadakan untuk rasa untuk
menentangnya.
Pemerintah merancang omnibus law RUU Cipta Kerja agar pengusaha dan pegawai sama-sama
untung. Karena hal ini adalah sebuah simbiosis mutualisme. Pekerja dibatasi jam kerja dan
lemburnya serta wajib dapat gaji dan yang lembur yang layak, sesuai dengan kebutuhan di
provinsinya.
27
