Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 52
Judul Demo Meluas, Protokol Kesehatan Terancam
Nama Media Kompas
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1&15
Jurnalis TAM
Tanggal 2020-10-08 05:15:00
Ukuran 546x259mmk
Warna Warna
AD Value Rp 586.950.000
News Value Rp 5.869.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Muhammadiyah Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum Pimpinan Pusat) Sebaiknya semua
elemen masyarakat menahan diri dan menerima keputusan DPR sebagai realitas politik
negative - Ari Fahrial Syam (Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) Unjuk rasa bisa
menjadi kluster-kluster baru penularan dan memicu peningkatan kasus Covid-19, seperti pernah
terjadi di Amerika Serikat. Apalagi, pengunjuk rasa tidak menjaga jarak, tidak mengenakan
masker dengan benar, dan melepas masker untuk minum karena kehausan
negative - Airlangga Har-tarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian) RUU sapu jagat
seperti ini banyak diterapkan di sejumlah negara. Selain untuk menciptakan lapangan kerja, juga
mendorong iklim berusaha
negative - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Keluhan dunia usaha,
izin yang sulit untuk berinvestasi di Indonesia karena ego sektoral, aturan tumpang-tin-dih, dan
buruh mahal. RUU ini solusinya
neutral - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Itu perintah Presiden,
setiap lapangan kerja dari investasi harus maksimal ke dalam negeri Pekerja asing itu untuk
posisi manajer dan penguasaan teknologi
Ringkasan
Unjuk rasa memprotes Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja meluas, Rabu. Pemerintah
menegaskan, RUU ini hadir bagi 2,92 juta pencari kerja dan 6 juta pekerja korban PHK.
Meluasnya unjuk rasa terkait Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada Rabu (7/10/2020) di
beberapa wilayah Indonesia berkonsekuensi memunculkan kluster baru penularan Covid-19.
Antisipasi perlu dilakukan agar pandemi tidak meluas di tengah penyampaian aspirasi tersebut.
Di Jabar, unjuk rasa berlangsung di Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung. Di Bandung, massa
menjebol gerbang Kantor DPRD Jabar.
Ratusan akademisi dari puluhan perguruan tinggi juga menolak RUU Cipta Kerja. Mereka
menyuarakan aspirasi lewat petisi daring. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
51
