Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Di Jabar, unjuk rasa berlangsung di Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung. Di Bandung, massa
menjebol gerbang Kantor DPRD Jabar.
Ratusan akademisi dari puluhan perguruan tinggi juga menolak RUU Cipta Kerja. Mereka
menyuarakan aspirasi lewat petisi daring. Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran Susi Dwi Harijanti membacakan petisi itu, Rabu. Petisi itu bentuk
kepedulian dan tanggung jawab dunia akademik atas RUU Cipta Kerja.

Bantu UMKM

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, RUU Cipta Kerja
hadir untuk 2,92 juta anak muda pencari kerja dan 6 juta pekerja korban pemutusan hubungan
kerja saat pandemi.

Ia menjelaskan, selain buruh, RUU itu juga untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah
sebagai tulang punggung perekonomian. "RUU sapu jagat seperti ini banyak diterapkan di
sejumlah negara. Selain untuk menciptakan lapangan kerja, juga mendorong iklim berusaha,"
katanya.

Hal senada diungkapkan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, untuk
memperluas lapangan kerja, pintu investasi harus dibuka lebar. "Keluhan dunia usaha, izin yang
sulit untuk berinvestasi di Indonesia karena ego sektoral, aturan tumpang-tindih, dan buruh
mahal. RUU ini solusinya," katanya.

Pemerintah memprediksi investasi meningkat 6,6 persen sampai 7 persen untuk membangun
usaha baru atau mengembangkan usaha yang eksis. Investasi itu diharapkan menciptakan 2,7
juta sampai 3 juta lapangan kerja baru per tahun.

Bahlil menyebut ada 153 perusahaan yang siap masuk setelah RUU Cipta Kerja ini diterapkan.
Lapangan kerja diprioritaskan untuk pekerja domestik. "Itu perintah Presiden, setiap lapangan
kerja dari investasi harus maksimal ke dalam negeri Pekerja asing itu untuk posisi manajer dan
penguasaan teknologi," katanya.

(VIO/J OL/JOG/ITA/GIO/ VAN/NTA/PDS/REK/AGE/ F RD/EVY/TAM)

Sejumlah Tuntutan Buruh terhadap RUU Cipta Kerja

Menolak penghapusan upah minimum sektoral (UMSK) dan pemberlakuan upah minimum
kabupaten/kota bersyarat Pasal 88C

* Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi.

* Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/ kota dengan syarat tertentu.

* Upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan.
Menolak pengurangan nilai pesangon, dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan upah. Pesangon 19
bulan upah dibayar pengusaha, sedangkan 6 bulan upah dibayar BPJS Ketenagakerjaan

Pasal 156

* Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.
* Untuk masa kerja maksimal, yaitu delapan tahun atau lebih, mendapatkan sembilan bulan
upah.

* Untuk penghargaan, masa kerja 24 tahun atau lebih, mendapatkan 10 bulan upah.
53