Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Perusahaan melakukan efisiensi, perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami
kerugian terus menerus selama dua tahun. Perusahaan tutup karena keadaan memaksa (force
majeur).

Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Perusahaan dinyatakan
pailit berdasarkan putusan pengadilan niaga. Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan
pekerja/buruh. Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri.

Perusahaan boleh melakukan PHK jika pekerja/buruh mangkir selama lima hari kerja atau lebih
secara berturut-turut tanpa keterangan tertulis. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran
ketentuan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja/buruh
ditahan pihak yang berwajib

Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak
dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas dua belas bulan. Pekerja/buruh
memasuki usia pensiun.
RUU Cipta Kerja dinilai buruh sangat merugikan dibanding UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Pada UU ini pemerintah membolehkan perusahaan melakukan PHK dengan 9
alasan saja.

Menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, "Dari 10 isu yang
disepakati pemerintah dan DPR, KSPI mencermati tiga isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi
pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai dengan isi UU 13/2003," kata Said Iqbal.

Beberapa ketentuan juga dianggap controversial. Antara lain, terkait pekerja kontrak (perjanjian
kerja waktu tertentu/PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, mekanisme PHK, penyelesaian
perselisihan hubungan industrial, serta jaminan sosial.

Terhadap pasal-pasal tersebut, Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM),
SigitRiyantomenilai proses penyusunan hingga

pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU mengabaikan berbagai masukan akademisi maupun
para pemangku kebijakan.

"Ini bisa diartikan deliberasi dari pembuatan UU yang sekarang kita hadapi ini menunjukkan ada
masalah. Hal tersebut perlu direspons secara kritis dengan harapan bisa memperbaiki
kekurangan," ujar dia.
Sigit mengatakan, pasal-pasal mengenai pengelolaan ekonomi dan sosial negara dalam UU
tersebut diserahkan dengan pendekatan liberal kapitalistik dan mengesampingkan perlindungan
terhadap warga. Juga tidak sesuai dengan roh konstitusi.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zaenal Arifin Mochtar, menyatakan UU Sapu Jagat Cipta Kerja
merugikan buruh dan menguntungkan investor, mengabaikan hak asasi manusia dan terlalu
sentralistik

Ia menilai, pemerintah dan DPR berjalan membelakangi parisipasi dan kehendak publik. Ia
menyarankan masyarakat dapat melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi UU tersebut.

hay/G-1

58