Page 58 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 58
Judul buruh Keberatan Pasal Kontroversial
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg11
Jurnalis G-1
Tanggal 2020-10-08 05:10:00
Ukuran 350x108mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 50.400.000
News Value Rp 252.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dari 10 isu yang disepakati pemerintah dan DPR, KSPI
mencermati tiga isu yaitu PHK, sanksi pidana bagi pengusaha dan TKA dikembalikan sesuai
dengan isi UU 13/2003
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini bisa diartikan deliberasi dari pembuatan UU yang
sekarang kita hadapi ini menunjukkan ada masalah. Hal tersebut perlu direspons secara kritis
dengan harapan bisa memperbaiki kekurangan
Ringkasan
RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR, Senin (5/10), tinggal menunggu di
undangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun demikian, sampai hari ini masih
mendapat penolakan dari beberapa organisasi buruh.
Sejumlah pasal RUU Omnibus Law dianggap serikat buruh merugikan posisi tawar pekerja. Salah
satu pasal yang ditolak serikat buruh, terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.
BURUH KEBERATAN PASAL KONTROVERSIAL
RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR, Senin (5/10), tinggal menunggu di
undangan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun demikian, sampai hari ini masih
mendapat penolakan dari beberapa organisasi buruh.
Sejumlah pasal RUU Omnibus Law dianggap serikat buruh merugikan posisi tawar pekerja. Salah
satu pasal yang ditolak serikat buruh, terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan.
Dalam RUU Cipta Kerja terdapat Pasal 154A cukup kontroversial. Pasal itu membolehkan
perusahaan melakukan PHK karyawan dengan 14 alasan. Alasannya penggabungan, peleburan,
pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan.
57
