Page 63 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 63

UU CIPTAKER PERLUAS LAPANGAN PEKERJAAN

              Oleh Amoldus Kristianus, Leonard Cahyoputra, dan Ridho Syukra.

              Merespons  positif  UU  Cipta  Kerja,  sedikitnya  153  perusahaan  segera  membangun  usaha  di
              Indonesia. Kehadiran omnibus taw pertama ini disambut positif oleh para pelaku usaha, mulai
              dari UMKM, koperasi, hingga korporasi, domestik maupun asing. Reaksi negatif sejumlah elemen
              bangsa lebih disebabkan oleh belum tersosialisasinya UU baru ini.

              Dalam waktu kurang dari sebulan, pemerintah akan menyelesaikan 35 peraturan pemerintah
              (PP)  dan  lima  peraturan  presiden  (perpres).  UU  Cipta  Kerja  (Ciptaker)  akan  mengakselerasi
              masuknya investasi baru, mendorong ekspansi pelaku bisnis yang sudah berusaha di Indonesia,
              membuka lapangan pekerjaan bagi tujuh juta pengangguran terbuka dan 2,7 juta tambahan
              angkatan kerja baru setiap tahun, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

              "UU  Cipta  Kerja  hadir  untuk  menyederhanakan,  menyinkronisasi,  dan  memangkas  obesitas
              regulasi  yang  menghambat  investasi  guna  memperluas  lapangan  pekerjaan,"  kata  Menko
              Perekonomian Airlangga Hartarto saat menjelaskan isi omnibus law pertama itu di Ruang Graha
              Sawala,  Kantor  Kementerian  Koordinator  Perekonomian,  Lapangan  Banteng,  Jakarta,  Rabu
              (7/10/2020) sore.

              Penjelasan pers yang disiarkan langsung berbagai media elektronik itu menghadirkan Menteri
              Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Koperasi dan
              UKM Teten Masduki, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menteri ATR/ Kepala Badan Pertanahan Sofyan
              A Djaiil, Menteri KKP Edhy Prabowo, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.
              Selain itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Arifin Tasrif, Menteri Hukum dan
              HAM Yasonna Laoly, serta Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

              Ida  Fauziyah  mengatakan,  UU  Cipta  Kerja  Kerja  tersebut  juga  memberi  perlindungan  pada
              tenaga kerja. Adanya upah minimum juga tetap diberlakukan.
              Tata cara penetapan upah minimum dan formulanya akan diatur dalam PP. Ida mengatakan,
              pihaknya  sudah  melaporkan  ke  Presiden  Joko  Widodo  Ookowi)  dan  pembahasan  peraturan
              pemerintah  ini  akan  menyertakan  stakeholder  ketenagakerjaan,  dalam  hal  ini  serikat  buruh,
              pekerja, dan teman pengusaha yang diwakili Apindo dan Kadin dalam forum tripartit nasional.
              "Upah minimum 2021, acuan tentang penetapan upah minimum berdasarkan PP No 78 Tahun
              2015,  di  mana  dalam  PP  tersebut  dalam  kurun  waktu  5  tahun  akan  ada  peninjauan  KHL
              (Kebutuhan Layak Hidup) dan jatuhnya pada tahun 2021. Memang ada perubahan komponen
              KHL untuk 2021," paparnya.

              Namun demikian, lanjut dia, akan ada kebijakan penyesuaian perhitungan pengupahan terkait
              pertumbuhan ekonomi yang minus, akibat pandemi Covid-19. Hal ini tidak memungkinkan untuk
              menetapkan upah dengan perhitungan normal sebagaimana dalam PP dan UU.
              "Pertumbuhan  ekonomi  (PE)  minus.  PE  minus  saya  kira  tidak  memungkinkan  bagi  kita
              menetapkan  normal  sebagaimana  dalam  PP  dan  UU.  Kami  mendapatkan  saran  dari  Dewan
              Pengupahan  Nasional  dan  saran  ini  akan  jadi  acuan  bagi  menteri  untuk  menetapkan  upah
              minimum 2021.
              Karena kalau kita paksakan dengan PP No 78Tahun 2015 atau UU baru ini, banyak perusahaan
              yang tidak mampu membayar upah mimum provinsi," ucapnya.

              Ia menjelaskan, usulan dari Dewan Pengupahan Nasional, UMP balik lagi ke UMP 2020. Masalah
              ini akan di-update dan akan mendengarkan sekali lagi masukan Dewan Pengupahan Nasional


                                                           62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68