Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 67

Menteri  Perindustrian  (Men-perin)  Agus  Gumiwang  Kar-tasasmita  optimistis,  Undang-Undang
              Cipta Kerja bakal mengerek daya saing industri manufaktur nasional. Menperin akan menyiapkan
              satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja.

              "Penyusunan  RIT  itu  ditargetkan  rampung  dalam  sebulan,  sehingga  sudah  bisa  menjadi
              peraturan pemerintah (PP). Ada 16 pasal dalam UU Ciptaker yang berkaitan langsung dengan
              perindustrian. Pasal-pasal itu akan diturunkan ke PP sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja,"
              kata Menperin. (ns/is/try/ti/en)

              MANFAAT

              UU CIPTA KERJA

              a) Dukungan untuk UMKM:

              Dengan RUU Cipta Kerja pelaku usaha UMKM dalam proses perijinan cukup hanya melalui

              pendaftaran.
              b) Dukungan untuk Koperasi:


              kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang, dan
              koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha Syariah, serta dapat

              memanfaatkan teknologi.

              c) Untuk Sertifikasi Halal:

              Pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK, dilakukan percepatan dan kepastian

              dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat

              diiakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Nogori.

              d) Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat

              diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan

              hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat
              tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah


              e) Untuk Nelayan:
              yang sebelumnya proses perijinan kapal ikan harus melalui beberapa instansi dengan UU

              Cipta Kerja cukup hanya diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

              f) Dari sisi Perumahan:

              backlog perumahan masyarakat dalam RUU Cipta Kerja akan dipercepat dan diperbanyak

              pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola oleh

              Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).

              g) Bank Tanah akan melakukan reforma agraria dan redistribusi tanah kepada

              masyarakat
                                                           66
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72