Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 67
Menteri Perindustrian (Men-perin) Agus Gumiwang Kar-tasasmita optimistis, Undang-Undang
Cipta Kerja bakal mengerek daya saing industri manufaktur nasional. Menperin akan menyiapkan
satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja.
"Penyusunan RIT itu ditargetkan rampung dalam sebulan, sehingga sudah bisa menjadi
peraturan pemerintah (PP). Ada 16 pasal dalam UU Ciptaker yang berkaitan langsung dengan
perindustrian. Pasal-pasal itu akan diturunkan ke PP sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja,"
kata Menperin. (ns/is/try/ti/en)
MANFAAT
UU CIPTA KERJA
a) Dukungan untuk UMKM:
Dengan RUU Cipta Kerja pelaku usaha UMKM dalam proses perijinan cukup hanya melalui
pendaftaran.
b) Dukungan untuk Koperasi:
kemudahan dalam pendirian koperasi dengan menetapkan minimal jumlah 9 orang, dan
koperasi diberikan keleluasaan untuk melaksanakan prinsip usaha Syariah, serta dapat
memanfaatkan teknologi.
c) Untuk Sertifikasi Halal:
Pemerintah menanggung biaya sertifikasi untuk UMK, dilakukan percepatan dan kepastian
dalam proses sertifikasi halal, serta memperluas Lembaga Pemeriksa Halal, yang dapat
diiakukan oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Nogori.
d) Terhadap keterlanjuran perkebunan masyarakat di kawasan hutan, masyarakat
diberikan izin (legalitas) untuk pemanfaatan atas keterlanjuran lahan dalam kawasan
hutan, di mana untuk lahan masyarakat yang berada di kawasan konservasi, masyarakat
tetap dapat memanfaatkan hasil perkebunan dengan pengawasan dari pemerintah
e) Untuk Nelayan:
yang sebelumnya proses perijinan kapal ikan harus melalui beberapa instansi dengan UU
Cipta Kerja cukup hanya diproses di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
f) Dari sisi Perumahan:
backlog perumahan masyarakat dalam RUU Cipta Kerja akan dipercepat dan diperbanyak
pembangunan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola oleh
Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3).
g) Bank Tanah akan melakukan reforma agraria dan redistribusi tanah kepada
masyarakat
66
