Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 64

"Di UU baru juga ada JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Sedangkan terkait dana awal JKP,
              UU mengatur dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp 6 triliun," tutur Ida.
              Modal SWT Rp 75 T

              Sedangkan Sri Mulyani mengatakan, di dalam UU Cipta Kerja ada c/wster mengenai SWF atau
              Investment Authority Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI). Dalam UU Ciptaker
              ini, sumber modal awal dari SWF terdiri dari kombinasi aset negara, aset BUMN, dan sumber
              lainnya.

              Saat ini sedang dibuat PP-nya dan Presiden minta PP-nya ini selesai yang paling cepat. Jadi,
              lanjut Menkeu, kami akan melakukan instruksi Pak Presiden, 1 minggu selesai PP-nya.

              "Yang sekarang sudah dibahas adalah injeksi ekuitas dalam bentuk dana tunai, itu nilainya bisa
              mencapai Rp 30 triliun, barang milik negara, saham negara pada BUMN atau perusahaan, serta
              piutang negara, itu yang bisa kita lakukan. Dalam PP yang akan mengatur mengenai LPI, untuk
              penyertaan modalnya yang terdiri dari cash, inbreng saham BUMN, diharapkan nilainya bisa akan
              mencapai Rp 75 triliun atau sekitar US$ 5 miliar. Dengan ekuitas tersebut, kita berharap bisa
              menarik dana investasi hingga mencapai 3 kali lipat, sekitar Rp 225 triliun atau US$ 15 miliar,"
              ujarnya.

              Amdal Tetap Ada

              Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) SM Nurbaya Bakar mengatakan,
              kalau dari Kementerian LHK subjek yang dilihat dari Undang Undang Cipta Kerja ini menyangkut
              lingkungan  hidup  dan  kehutanan.  Ini  berkaitan  dengan  UU  yaitu  Undang-Undang  Nomor  32
              Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang Undang No
              18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

              "Undang Undang Cipta Kerja ini sangat penting terutama bagi labor, bagi angkatan kerja baru,
              dan  bagi  kami  KLHK.  Kehadiran  UU  ini  penting  untuk  menyelesaikan  masalah  yang  sudah
              menahun,  seperti  konflik  masalah  hutan  Riau  kaitannya  dengan  kawasan  hutan,  masalah
              kriminalisasi masyarakat lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan, termasuk hukum adat, serta
              masalah kebun-kebun dalam kawasan hutan," ucapnya.

              Undang-undang baru juga menegaskan kepada UMKM diberikan fasilitas oleh pemerintah terkait
              amdal  apabila  harus  mempersiapkan  amdal.  Fasilitas  ini  termasuk  teknis  dan  biayanya  akan
              diatur dalam PP.

              Siti mengatakan, berkaitan dengan amdal, tidak benar anggapan terjadi kemunduran terhadap
              perlindungan lingkungan. "Ini karena prinsip dan konsep dasar pengaturan amdal dalam undang-
              undang tidak ada perubahan. Yang berubah adalah kebijakan dan prosedurnya, karena dia harus
              disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja, yang artinya harus
              diberikan kemudahan kepada pelaku usaha.
              Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak menghapus izin lingkungan, tetapi mengintegrasikan izin
              lingkungan ke izin berusaha. Pada perizinan berusaha itu, terminologinya lebih ditekankan dalam
              rangka untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi
              tujuan dan fungsinya.
              "Kenapa  memperkuat  penegakan  hukum,  karena  di  waktu  yang  lalu  ada  masalah  dengan
              lingkungan, izin lingkungan dicabut, tetapi usahanya bisa saja berjalan. Sekarang lebih kuat,
              karena jika ada masalah di lingkungan, karena dia menjadi dasar dalam perizinan usaha, lalu
              digugat perizinan usahanya, jadi bisa kena ke perizinan usahanya juga. Jadi, tidak benar Undang-
              Undang Cipta Kerja ini melemahkan perlindungan lingkungan," ujar Siti.


                                                           63
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69