Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

"Di UU baru juga ada JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Sedangkan terkait dana awal JKP,
UU mengatur dana awalnya akan diambil dari APBN paling besar Rp 6 triliun," tutur Ida.
Modal SWT Rp 75 T

Sedangkan Sri Mulyani mengatakan, di dalam UU Cipta Kerja ada c/wster mengenai SWF atau
Investment Authority Indonesia atau Lembaga Pembiayaan Investasi (LPI). Dalam UU Ciptaker
ini, sumber modal awal dari SWF terdiri dari kombinasi aset negara, aset BUMN, dan sumber
lainnya.

Saat ini sedang dibuat PP-nya dan Presiden minta PP-nya ini selesai yang paling cepat. Jadi,
lanjut Menkeu, kami akan melakukan instruksi Pak Presiden, 1 minggu selesai PP-nya.

"Yang sekarang sudah dibahas adalah injeksi ekuitas dalam bentuk dana tunai, itu nilainya bisa
mencapai Rp 30 triliun, barang milik negara, saham negara pada BUMN atau perusahaan, serta
piutang negara, itu yang bisa kita lakukan. Dalam PP yang akan mengatur mengenai LPI, untuk
penyertaan modalnya yang terdiri dari cash, inbreng saham BUMN, diharapkan nilainya bisa akan
mencapai Rp 75 triliun atau sekitar US$ 5 miliar. Dengan ekuitas tersebut, kita berharap bisa
menarik dana investasi hingga mencapai 3 kali lipat, sekitar Rp 225 triliun atau US$ 15 miliar,"
ujarnya.

Amdal Tetap Ada

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) SM Nurbaya Bakar mengatakan,
kalau dari Kementerian LHK subjek yang dilihat dari Undang Undang Cipta Kerja ini menyangkut
lingkungan hidup dan kehutanan. Ini berkaitan dengan UU yaitu Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang Undang No
18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

"Undang Undang Cipta Kerja ini sangat penting terutama bagi labor, bagi angkatan kerja baru,
dan bagi kami KLHK. Kehadiran UU ini penting untuk menyelesaikan masalah yang sudah
menahun, seperti konflik masalah hutan Riau kaitannya dengan kawasan hutan, masalah
kriminalisasi masyarakat lokal di dalam dan sekitar kawasan hutan, termasuk hukum adat, serta
masalah kebun-kebun dalam kawasan hutan," ucapnya.

Undang-undang baru juga menegaskan kepada UMKM diberikan fasilitas oleh pemerintah terkait
amdal apabila harus mempersiapkan amdal. Fasilitas ini termasuk teknis dan biayanya akan
diatur dalam PP.

Siti mengatakan, berkaitan dengan amdal, tidak benar anggapan terjadi kemunduran terhadap
perlindungan lingkungan. "Ini karena prinsip dan konsep dasar pengaturan amdal dalam undang-
undang tidak ada perubahan. Yang berubah adalah kebijakan dan prosedurnya, karena dia harus
disederhanakan supaya sesuai dengan tujuan Undang-Undang Cipta Kerja, yang artinya harus
diberikan kemudahan kepada pelaku usaha.
Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak menghapus izin lingkungan, tetapi mengintegrasikan izin
lingkungan ke izin berusaha. Pada perizinan berusaha itu, terminologinya lebih ditekankan dalam
rangka untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi
tujuan dan fungsinya.
"Kenapa memperkuat penegakan hukum, karena di waktu yang lalu ada masalah dengan
lingkungan, izin lingkungan dicabut, tetapi usahanya bisa saja berjalan. Sekarang lebih kuat,
karena jika ada masalah di lingkungan, karena dia menjadi dasar dalam perizinan usaha, lalu
digugat perizinan usahanya, jadi bisa kena ke perizinan usahanya juga. Jadi, tidak benar Undang-
Undang Cipta Kerja ini melemahkan perlindungan lingkungan," ujar Siti.

63