Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Land Bank

Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional So-
fyan Djalil mengatakan, pihaknya akan membentuk badan baru yaitu Bank Tanah, berdasarkan
aturan pada UU Ciptaker. Dia pun membantah tuduhan bahwa Bank Tanah akan memudahkan
pemerintah untuk mengambil tanah-tanah milik rakyat.

"Bank Tanah itu adalah untuk penataan tanah. Tanah yang tidak optimum, telantar, dan tak
bertuan itu ditampung negara untuk diatur dan dire-distribusikan kembali kepada masyarakat,"
ucap Sofyan.

Dia menjelaskan, dengan adanya Bank Tanah, pemerintah dapat memberikan tanah untuk
rumah rakyat di perkotaan, dengan harga sangat murah, bahkan gratis. Sofyan yakin, kehadiran
Bank Tanah bakal membuat masyarakat miskin yang tidak memiliki kesanggupan membeli
hunian, menjadi bisa memiliki tempat tinggal di pusat kota.

"Makanya supaya negara punya tanah, maka (akan dibentuk) Bank Tanah dengan mekanisme
yang dimiliki ATR, sehingga harusnya orang yang kurang beruntung tinggal di pusat kota.
Sedangkan yang mampu commute, tinggal di luar kota," ujar Sofyan.

Sofyan juga menegaskan tidak akan ada tumpah tindih antara Bank Tanah dengan Badan
Pertahanan Nasional atau BPN. Dia mengatakan, BPN akan berperan sebagai regulator
sedangkan Bank Tanah akan menjadi land manager atau yang mengelola tanah-tanah tersebut.
Sofyan menyebut skema seperti itu sudah lazim digunakan di berbagai negara.

Tak Hapus 74 UU Lama

Sementara itu, sebanyak 74 undang-undang yang diubah dalam omnibus law UU Cipta Kerja
masih berlaku. Peraturan pelaksanaannya dirinci dalam 35 peraturan pemerintah (PP) dan 5
peraturan presiden (per-pres), yang diminta Presiden Joko Widodo diselesaikan dalam sebulan.

"Sebenarnya berdasarkan UU Ciptaker bisa diselesaikan dalam 3 bulan. Namun Presiden
meminta 1 bulan selesai, kami akan selesaikan," tutur Airlangga.

Airlangga Hartarto mengatakan, UU Cipta Kerja itu juga diharapkan bisa menjadi solusi
penciptaan lapangan kerja baru, dengan tetap memberi perlindungan kepada usaha mikro, kecil,
dan menengah (UMKM) serta koperasi, serta meningkatkan perlindungan bagi pekerja atau
buruh.
"Omnibus law telah banyak diterapkan di banyak negara, selain menciptakan lapangan kerja,
juga mendorong daya iklim berusaha. Indonesia kan punya target untuk lolos dari middle income
trap dengan bonus demografi yang kita miliki saat ini, sehinggago&fefl moment ini tidak kita
kesampingkan, apalagi kita sudah masuk upper middle income country," kata Airlangga.
Pemerintah mencatat, lanjut Airlangga, UMKM jumlahnya 64,19 juta. Dari jumlah itu, lebih dari
75%-nya di sektor informal, dan dengan UU baru diharapkan bisa bertransformasi dari sektor
informal menjadi formal. UU Cipta Kerja akan memberikan banyak manfaat ke pelaku usaha
mikro kecil dan rakyat, dengan dipermudahnya masyarakat untuk membuka usaha baru. Ini
karena perizinannya hanya cukup dengan pendaftaran.

UU omnibus law itu juga mendorong pemerintah untuk mendukung upaya pemberantasan
korupsi, dengan penyederhanaan dan memotong model perizinan yang berbelit-belit. Dengan
demikian pungli bisa dikurangi.

Upah Minimum Tak Dihapus

64