Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020

Airlangga mengatakan lebih lanjut, ada banyak hoaks beredar mengenai UU No 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. UU ini, tegas dia, tetap berlaku.
"Saya tegaskan, pertama, upah minumum tidak dihapuskan tetapi tetap mempertimbangkan PE
(pertumbuhan ekonomi) dan inflasi, serta salary yang diterima tidak akan turun. Kedua, terkait
pesangon, diatur kepastian pembayaran pesangon dan kini mendapatkan tambahan JKP
(Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Juga, apabila terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan
kompetensi/w/si7/i' serta diberikan akses ke pekerjaan baru," ucap Airlangga.

Terkait dengan waktu kerja dan istirahat minggu juga tetap seperti UU lama. Sedangkan yang
sifatnya tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti di sektor e-commerce, lanjut Airlangga
diatur dalam UU baru.

"Kami tegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat Wajib memberikan
waktu ibadah, juga demikian dengan terkait cuti baik untuk melahirkan, menyusui dan haid,
tetap sesuai dengan UU (No 13 Tahun 2003), tidak dihapus," ucapnya.
Pekerja outsourcingjuga mendapatkan jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan.
Sedangkan tenaga asing diatur untuk kebutuhan maintenance dan

perawatan, untuk tenaga peneliti yang melakukan kerja sama, atau untuk kebutuhan yang
melakukan/datang sebagai buyers.

Terkait lingkungan hidup, amdal tetap ada. Amdal ini diberikan kemudahan berproses dengan
dokumen teknis berbasis Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), atau diberikan
debirokratisiasi terhadap amdal.

"Terhadap UMKM, kini diberikan perizinan tunggal, dan pendaftaran juga diberikan kemudahan
saat membangun PT. Ada juga dana alokasi khusus untuk pengembangan UMKM termasuk
support terkait sertifikasi halal Terkait UMKM ini juga dimudahkan pembentukan koperasi, bisa
dibentuk oleh minimal 9 orang dan dapat dibuat usaha berbasis syariah," paparnya.

Kemampuan UKM Membesar

Sedangkan Teten mengatakan, 99% pelaku usaha di Indonesia adalah UMKM dengan
penyerapan tenaga kerja 97%. Dengan UU Cipta Kerja, maka nanti kemampuan UMKM untuk
menyerap lapangan kerja akan semakin besar.

"Jadi bagi kami ini sangat positif, UU baru ini memperkuat UMKM dan koperasi di Indonesia.
Menyangkut perizinan yang selama ini UMKM disamaratakan dengan usaha besar sehingga
kesulitan dalam mengurus perizinan, sekarang dipermudah hanya dalam bentuk pendaftaran.
Belanja pemerintah kini juga diprioritaskan untuk produk UMKM dalam negeri," paparnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, UU Cipta Kerja adalah regulasi yang
selama ini ditunggu-tunggu pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan (KP). UU Cipta Kerja
memberi kepastian usaha dan kepastian perizinan bagi pelaku usaha besar sampai kecil, mereka
tidak perlu lagi khawatir dikriminalisasi di tengah laut atau di pantai.

"Terdapat tiga persoalan besar di sektor KP yang bisa diselesaikan oleh UU Cipta Kerja, yakni
perizinan budidaya terutama tambak, perizinan kapal tangkap, dan zonasi kawasan perairan.
Sebenarnya kami sudah banyak melakukan perbaikan sebelum UU Cipta Kerja keluar, contohnya
perizinan kapal, tapi omnibus law ini adalah palu besarnya yang akan mengamankan pelalai
usaha besar sampai kecil, yang paling diuntungkan adalah masyarakat nelayan," ujar dia.

Kerek Daya Saing

65