Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 66

Airlangga mengatakan lebih lanjut, ada banyak hoaks beredar mengenai UU No 13 Tahun 2003
              tentang Ketenagakerjaan. UU ini, tegas dia, tetap berlaku.
              "Saya tegaskan, pertama, upah minumum tidak dihapuskan tetapi tetap mempertimbangkan PE
              (pertumbuhan ekonomi) dan inflasi, serta salary yang diterima tidak akan turun. Kedua, terkait
              pesangon,  diatur  kepastian  pembayaran  pesangon  dan  kini  mendapatkan  tambahan  JKP
              (Jaminan Kehilangan Pekerjaan). Juga, apabila terjadi PHK ada manfaat berupa peningkatan
              kompetensi/w/si7/i' serta diberikan akses ke pekerjaan baru," ucap Airlangga.

              Terkait dengan waktu kerja dan istirahat minggu juga tetap seperti UU lama. Sedangkan yang
              sifatnya tertentu dan membutuhkan fleksibilitas seperti di sektor e-commerce, lanjut Airlangga
              diatur dalam UU baru.

              "Kami tegaskan bahwa pengusaha wajib memberikan cuti dan waktu istirahat Wajib memberikan
              waktu ibadah, juga demikian dengan terkait cuti baik untuk melahirkan, menyusui dan haid,
              tetap sesuai dengan UU (No 13 Tahun 2003), tidak dihapus," ucapnya.
              Pekerja  outsourcingjuga  mendapatkan  jaminan  perlindungan  upah  dan  kesejahteraan.
              Sedangkan tenaga asing diatur untuk kebutuhan maintenance dan

              perawatan,  untuk  tenaga  peneliti  yang  melakukan  kerja  sama,  atau  untuk  kebutuhan  yang
              melakukan/datang sebagai buyers.

              Terkait lingkungan hidup, amdal tetap ada. Amdal ini diberikan kemudahan berproses dengan
              dokumen  teknis  berbasis  Norma  Standar  Prosedur  dan  Kriteria  (NSPK),  atau  diberikan
              debirokratisiasi terhadap amdal.

              "Terhadap UMKM, kini diberikan perizinan tunggal, dan pendaftaran juga diberikan kemudahan
              saat  membangun  PT.  Ada  juga  dana  alokasi  khusus  untuk  pengembangan  UMKM  termasuk
              support terkait sertifikasi halal Terkait UMKM ini juga dimudahkan pembentukan koperasi, bisa
              dibentuk oleh minimal 9 orang dan dapat dibuat usaha berbasis syariah," paparnya.

              Kemampuan UKM Membesar

              Sedangkan  Teten  mengatakan,  99%  pelaku  usaha  di  Indonesia  adalah  UMKM  dengan
              penyerapan tenaga kerja 97%. Dengan UU Cipta Kerja, maka nanti kemampuan UMKM untuk
              menyerap lapangan kerja akan semakin besar.

              "Jadi bagi kami ini sangat positif, UU baru ini memperkuat UMKM dan koperasi di Indonesia.
              Menyangkut  perizinan  yang  selama  ini  UMKM  disamaratakan  dengan  usaha  besar  sehingga
              kesulitan dalam mengurus perizinan, sekarang dipermudah hanya dalam bentuk pendaftaran.
              Belanja pemerintah kini juga diprioritaskan untuk produk UMKM dalam negeri," paparnya.

              Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, UU Cipta Kerja adalah regulasi yang
              selama ini ditunggu-tunggu pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan (KP). UU Cipta Kerja
              memberi kepastian usaha dan kepastian perizinan bagi pelaku usaha besar sampai kecil, mereka
              tidak perlu lagi khawatir dikriminalisasi di tengah laut atau di pantai.

              "Terdapat tiga persoalan besar di sektor KP yang bisa diselesaikan oleh UU Cipta Kerja, yakni
              perizinan budidaya terutama tambak, perizinan kapal tangkap, dan zonasi kawasan perairan.
              Sebenarnya kami sudah banyak melakukan perbaikan sebelum UU Cipta Kerja keluar, contohnya
              perizinan kapal, tapi omnibus law ini adalah palu besarnya yang akan mengamankan pelalai
              usaha besar sampai kecil, yang paling diuntungkan adalah masyarakat nelayan," ujar dia.

              Kerek Daya Saing



                                                           65
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71