Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 61

Judul               UU Ciptaker Perluas Lapangan Pekerjaan
                Nama Media          Investor Daily
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1&2
                Jurnalis            en
                Tanggal             2020-10-08 05:03:00
                Ukuran              663x330mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 324.870.000

                News Value          Rp 3.248.700.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral  -  Airlangga  Hartarto  (Menko  Perekonomian)  UU  Cipta  Kerja  hadir  untuk
              menyederhanakan,  menyinkronisasi,  dan  memangkas  obesitas  regulasi  yang  menghambat
              investasi guna memperluas lapangan pekerjaan

              positive  -  Ida  Fauziyah  (Menteri  Ketenagakerjaan)  Upah  minimum  2021,  acuan  tentang
              penetapan upah minimum berdasarkan PP No 78 Tahun 2015, di mana dalam PP tersebut dalam
              kurun waktu 5 tahun akan ada peninjauan KHL (Kebutuhan Layak Hidup) dan jatuhnya pada
              tahun 2021. Memang ada perubahan komponen KHL untuk 2021
              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pertumbuhan ekonomi (PE) minus. PE minus
              saya kira tidak memungkinkan bagi kita menetapkan normal sebagaimana dalam PP dan UU.
              Kami mendapatkan saran dari Dewan Pengupahan Nasional dan saran ini akan jadi acuan bagi
              menteri untuk menetapkan upah minimum 2021. Karena kalau kita paksakan dengan PP No
              78Tahun 2015 atau UU baru ini, banyak perusahaan yang tidak mampu membayar upah mimum
              provinsi

              negative - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Di UU baru juga ada JKP (Jaminan Kehilangan
              Pekerjaan). Sedangkan terkait dana awal JKP, UU mengatur dana awalnya akan diambil dari
              APBN paling besar Rp 6 triliun

              positive - Sri Mulyani (Menkeu) Yang sekarang sudah dibahas adalah injeksi ekuitas dalam bentuk
              dana tunai, itu nilainya bisa mencapai Rp 30 triliun, barang milik negara, saham negara pada
              BUMN atau perusahaan, serta piutang negara, itu yang bisa kita lakukan. Dalam PP yang akan
              mengatur  mengenai  LPI,  untuk  penyertaan  modalnya  yang  terdiri  dari  cash,  inbreng  saham
              BUMN, diharapkan nilainya bisa akan mencapai Rp 75 triliun atau sekitar US$ 5 miliar. Dengan
              ekuitas tersebut, kita berharap bisa menarik dana investasi hingga mencapai 3 kali lipat, sekitar
              Rp 225 triliun atau US$ 15 miliar

              neutral - SM Nurbaya Bakar (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) Undang Undang Cipta
              Kerja ini sangat penting terutama bagi labor, bagi angkatan kerja baru, dan bagi kami KLHK.
              Kehadiran UU ini penting untuk menyelesaikan masalah yang sudah menahun, seperti konflik
              masalah hutan Riau kaitannya dengan kawasan hutan, masalah kriminalisasi masyarakat lokal di
              dalam dan sekitar kawasan hutan, termasuk hukum adat, serta masalah kebun-kebun dalam
              kawasan hutan
                                                           60
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66