Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 OKTOBER 2020
P. 55

Pasal 18

              Satu komponen lainnya adalah jaminan kehilangan pekerjaan yang termasuk dalam program
              jaminan sosial. Pasal 46A

              Pekerja/buruh  yang  mengalami  pemutusan  hubungan  kerja  berhak  mendapatkan  jaminan
              kehilangan pekerjaan.

              Menolak  perjanjian  kerja  waktu  tertentu  (PKWT)  yang  bisa  terus  diperpanjang  alias  kontrak
              seumur hidup
              Pasal 56

              * Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

              * Ketentuan lebih lanjut mengenai PKWT diatur dengan Peraturan Pemerintah.

              Pasal 57

              Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat mensyaratkan adanya masa percobaan kerja.
              Pasal 59

              Perjanjian  kerja  untuk  waktu  tertentu  hanya  dapat  dibuat  untuk  pekerjaan  tertentu  yang
              menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu
              sekali selesai, selesai dalam waktu tidak terlalu lama, musiman, atau bersifat tidak tetap.

              Sumber: femberitaan Kompas. Kompas.com. UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Draf RUU
              tentang Cipta Kerja: Diolah Litbang Kompas/YOS

              Menolak jam kerja yang dinilai eksploitatif
              Pasal 77. 78. dan 79

              * Waktu kerja normal:

              1. Tujuh jam per hari dan 40 jam per minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

              2. Delapan jam per hari dan 40 jam per minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu.

              * Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama empat jam per satu hari dan 18 jam
              per minggu.

              * Waktu istirahat antara jam kerja paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat
              jam terusmenerus dan tidak termasuk jam kerja.

              * Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja dalam seminggu.

              Menuntut kembalinya hak cuti dan hak upah atas cuti, termasuk cuti haid dan cuti panjang

              Pasal 79

              * Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti.

              * Cuti yang diberikan adalah cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12
              bulan secara terusmenerus.

              Pasal 81 dan 82 di UU Ketenagakerjaan No 13/2003: Cuti haid hari pertama dan kedua, cuti
              hamil-melahirkan. serta cuti mengalami keguguran, diatur di UU Ketenagakerjaan No 13/2003.
              Tidak ada perubahan di RUU Cipta Kerja.
                                                           54
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60