Page 123 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JULI 2020
P. 123
kepentingan investasi, UMKM, dan kepentingan pekerja. Hal ini terlihat dari 72% responden
yang menilai RUU ini pro investasi, tapi tidak serta merta mengabaikan UMKM karena 67%
responden juga menilai RUU ini pro terhadap UMKM, dan 64% responden menganggap RUU ini
pro terhadap pekerja," kata Riswanda, PhD yang merupakan pemapar dan tim ahli dari rilis
survei Cyrus Network.
Tingkat pengetahuan responden terkait RUU Cipta Kerja mencapai angka 20,7% dari total
seluruh responden. Tercatat, 80% dari responden yang pernah mendengar soal pembahasan
RUU Cipta Kerja tersebut, merasa memang perlu ada penciptaan lapangan kerja yang seluas-
luasnya oleh pemerintah. Bahkan, sebanyak 85% responden sadar dan setuju bahwa penciptaan
lapangan kerja perlu dilakukan dengan mempermudah syarat masuknya investasi dan pendirian
usaha di Indonesia.
"Sebanyak 84% responden juga mendukung penyederhanaan regulasi yang berbelit-belit dan
mempersulit investasi. Tercatat, 73% responden juga menganggap tingkat kesulitan memulai
usaha di Indonesia cukup tinggi," kata Riswanda.
Hal-hal yang dianggap responden menjadi permasalahan sulitnya investasi dan memulai usaha
di Indonesia antara lain adalah produktifitas tenaga kerja yang rendah (60%), skill dan
kemampuan tenaga kerja Indonesia yang masih rendah (58%), dan daya saing yang lebih
rendah dibanding tenaga kerja asing (57%).
"Lebih jauh lagi, 61% responden menilai bahwa RUU Cipta Kerja ini adalah solusi untuk
perbaikan ekonomi pasca krisis yang diakibatkan wabah Covid-19 yang melanda Indonesia,"
kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Sultan Ageng Tritayasa ini.
Cyrus Network melaksanakan survei pada tanggal 16-20 Juli 2020. Bisa dikatakan ini adalah
survei tatap muka pertama yang digelar secara nasional setelah Indonesia diserang pandemi
Covid-19. Survei ini mencuplik responden sebanyak 1,230 orang dan tersebar secara
proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Margin of error dari survei ini sebesar +/- 2,85%. (BR).
122
