Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JULI 2020
P. 140

CIPTAKER KLASTER KETENAGAKERJAAN, MENAKER: PEMERINTAH PAHAM
              PENGUSAHA DAN BURUH

              JAKARTA    -  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mengemukakan  bahwa
              pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan melalui
              pertemuan  tripartit  berjalan  dengan  lancar.  Pembahasan  RUU  Cipta  Kerja  ini  dilakukan
              pemerintah bersama-sama dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Kadin/Apindo.

              "Pada pertemuan tripartit, semua aktif mengemukakan aspirasinya, mulai dari pengusaha yang
              diwakili  Apindo  dan  Kadin  serta  temen-temen  yang  merepresentasikan  pekerja  dan  buruh.
              Pemerintah sangat memahami persoalan yang menjadi aspirasi para pengusaha dan buruh,"
              kata Ida usai melakukan inspeksi tunnel 1 proyek pembangunan terowongan KCJB di Jakarta
              Timur, Senin (27/7/2020).
              Ida  menjelaskan,  dalam  pembahasan  RUU  Cipta  Kerja  memang  ada  serikat  pekerja/serikat
              buruh  yang  masih  menolak  RUU  Cipta  Kerja  Klaster  Ketenagakerjaan.  Namun  demikian,
              katanya,  sebagian  besar  SP/SB  tetap  hadir  dalam  membahas  isi  RUU  Cipta  Kerja  Klaster
              Ketenagakerjaan     "Ada (Serikat pekerja/serikat buruh) yang menolak, tapi sebagian besar
              masih bersama-sama dengan kami untuk menuntaskan pembahasan subtansi RUU Cipta Kerja,"
              katanya.

              Sebagaimana diketahui, siang ini Ida meninjau proyek pembangunan terowongan bawah tanah
              Kereta  Cepat  Jakarta-Bandung  (KCJB).  Selain  memeriksa  penggunaan  Tenaga  Kerja  Asing
              (TKA), Menaker Ida juga memeriksa penerapan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
              di Proyek tersebut.

              "Kita ingin memastikan penggunaan TKA ini apakah sesuai dengan izin Rencana Penggunaan
              Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diajukan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada
              Kementerian Ketenagakerjaan," tuturnya. (akr).








































                                                           139
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145