Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JULI 2020
P. 22
Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mewajibkan perkantoran
menerapkan protokol kesehatan secara total untuk mengendalikan wabah Covid-19. Virus ini
mulai merambah ke tempat kerja.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo, meminta semua
pengusaha dan pengelola gedung perkantoran menerapkan seluruh protokol kesehatan. Salah
satunya adalah dengan memastikan jumlah pegawai yang masuk hanya 50 persen dari total
kapasitas mangan kantor.
JAGA JARAK DENGAN BERBAGI JAM KERJA
SATUAN TUGAS MENCATAT 440 KASUS BARU POSITIF C0VID-19 YANG TERSEBAR DI 68
KANTOR DI IBU KOTA.
JAKARTA --- Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kini mewajibkan
perkantoran menerapkan protokol kesehatan secara total untuk mengendalikan wabah Covid-
19. Virus ini mulai merambah ke tempat kerja.
Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Doni Monardo, meminta semua
pengusaha dan pengelola gedung perkantoran menerapkan seluruh protokol kesehatan. Salah
satunya adalah dengan memastikan jumlah pegawai yang masuk hanya 50 persen dari total
kapasitas mangan kantor.
Dengan cara itu, pegawai yang harus masuk kerja diharapkan bisa menjaga jarak fisik atau phy-
sicaldistancing. "Saya sudah ingatkan ke seluruh perkantoran di kementerian, lembaga, dan
swasta. Pembagian waktu kerja bisa melindungi sebagian besar (pekerja)," kata Doni, kemarin.
Satuan Tugas kembali mengeluarkan peringatan soal protokol kesehatan setelah merekapitulasi
440 kasus baru positif Covid-19 yang tersebar di 68 kantor di Ibu Kota. Berdasarkan catatan
Satuan Tugas, ada 132 pasien positif yang berasal dari 18 kantor kementerian. Sisanya, 165
pasien positif, berasal dari 34 kantor lembaga negara dan badan usaha milik negara, serta 143
orang positif dari 16 kantor perusahaan swasta. Kasus baru Covid-19 di perkantoran melonjak
setelah pada 4 Juni lalu pemerintah mengizinkan pegawai negeri dan swasta kembali masuk
kerja .
Doni meminta setiap kantor membagi waktu kerja menjadi dua kelompok, yakni pukul 07.00-
07.30 hingga pukul 15.00- 15.30 dan pukul 10.00-10.30 hingga pukul 18.00-18.30. Selain untuk
mengurangi kepadatan kantor, pembagian jam kerja dimaksudkan untuk memecah
penumpukan penumpang transportasi umum pada pagi dan sore hari.
Selain itu, Satuan Tugas mewajibkan perusahaan tegas melarang pegawainya yang lanjut usia
atau memiliki penyakit bawaan bekerja di kantor."Sebanyak 85 persen kasus kematian (Covid-
19) adalah mereka yang komorbid (memiliki penyakit asal),"kata dia.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengatakan telah menginstruksikan semua pimpinan
kantor di bawah lembaganya memperketat protokol kesehatan. Tito mengingatkan agar setiap
kantor pemerintah dan lembaga negara memperbaiki sistem ventilasi udara untuk mencegah
penularan Covid-19 di tempat kerja . "Ventilasi dibuka. Kain gorden juga dibuka agar sinar
matahari masuk," ujar dia.
Instruksi serupa disampaikan pemerintah DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria
mengatakan saat ini tengah terjadi pergeseran lokasi kluster penyebaran virus corona ke
perkantoran dan komunitas warga. Karena itu, pemerintah Jakarta kembali mengingatkan
21
