Page 225 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JULI 2020

Mengenai besaran gaji masing-masing direktur ini diatur di Pasal 2 Perpres soal hak keuangan
Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja ini. Dalam pasal tersebut, hak keuangan direktur eksekutif
sebesar Rp77,5 juta.

Anggota DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilai semestinya Presiden perlu
memperhatikan format pelayanannya, bukan gaji atau insentifnya. Kalau soal gaji dan insentif
pengelola, rasanya tidak ada yang dipersoalkan. Artinya, itu bukan sesuatu yang dipertanyakan
oleh masyarakat.
"Kalau sudah dicantumkan di Perpres seperti sekarang, pasti ada saja orang yang akan bertanya
dan mempertanyakannya. Silakan saja ditanyakan. Pemerintah lah yang harus memberikan
keterangan terkait hal itu. Kalau saya, fokus saya adalah bagaimana agar kartu prakerja benar-
benar bermanfaat bagi masyarakat luas," kata Saleh, kepada wartawan, Senin, 27 Juli 2020.
Kartu Pra Kerja, kata Saleh, jangan hanya pelatihan yang sifatnya prosedural saja, tetapi mesti
harus mampu menjawab tantangan dunia kerja di Indonesia. Termasuk harus menjadi solusi
menangani pengangguran dan makin meningkatnya PHK.

"Tapi memang agak aneh juga ya, yang dituntut dan disoal masyarakat adalah dugaan carut-
marut penyelenggaraan kartu prakerja. Eh, solusinya adalah Perpres No.81/2020 tentang Hak
Keuangan dan Fasilitas Bagi Direktur Eksekutif dan Direktur pada Manajemen Pelaksana Kartu
Prakerja. Apakah ini nanti menjawab semua pertanyaan dan tuntutan masyarakat?" kata Saleh.
Anggota Komisi IX DPR RI ini juga mengaku belum mengetahui apakah kartu prakerja itu akan
dilanjutkan atau tidak. Sebab ada usul untuk dihentikan dulu sampai ada upaya perbaikan dalam
pengelolaannya.

"Sekarang malah keluar PP tentang gaji pengelola, itu artinya program ini dilanjutkan lagi. Kan
kemarin ada banyak masukan dari masyarakat. Lalu dihentikan untuk upaya perbaikan. Apakah
perbaikannya sudah jalan? Saya belum dapat kabar terkait hal itu," kata Saleh. (ase).

224