Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JULI 2020

neutral - Arkadius Datuak Intan Bano (Ketua Komisi II DPRD Sumbar) Disnakertrans Sumbar
mencatat ada ribuan pekerja yang dirumahkan dan di-PHK akibat dampak Covid-19. Kami
berharap PHK hendaknya dijadikan opsi terakhir, perusahaan harusnya menerapkan bekerja
dari rumah bagi karyawan untuk sektor yang memungkinkan

Ringkasan

Sejak Januari hingga Juni 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaketrans) Sumbar
menerima laporan 720 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan 3.000 kasus pekerja
dirumahkan. Termasuk di dalamnya kasus yang berkaitan dengan kebijakan di tengah dampak
Covid-19. Namun, angka riil diprediksi lebih tinggi karena cukup banyak pekerja yang tidak
melapor.

3.720 WARGA SUMBAR KEHILANGAN PEKERJAAN
PADANG, HALUAN --- Sejak Januari hingga Juni 2020, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnaketrans) Sumbar menerima laporan 720 kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) dan
3.000 kasus pekerja dirumahkan. Termasuk di dalamnya kasus yang berkaitan dengan kebijakan
di tengah dampak Covid-19. Namun, angka riil diprediksi lebih tinggi karena cukup banyak
pekerja yang tidak melapor.

Kepala Disnakertrans Summbar Nazrizal kepada Haluan mengatakan, sebenarnya ada 12.000-
an pekerja yang melapor ke kantornya telah terkena PHK atau "dirumahkan" oleh perusahaan
tempat bekerja. Namun, setelah dilakukan verifikasi atas laporan, hanya 3.720 kasus yang dinilai
memenuhi syarat pelaporan sehingga layak disebut terkena PHK atau dirumahkan

"Angkanya kami perkirakan bisa meledak pada periode Jidi dan Agustus 2020 ini. Salah satu
syarat untuk tercatat adalah menyertakan dokumen terkait yang disetujui pihak perusahaan dan
pekerja. Minimal, pelapor melampirkan dokumen departed, atau dokumen kesepakatan antara
pekerja dan perusahaan, yang menjadi bukti klaim bahwa pekerja yang bersangkutan telah di-
PHK," kata Nazrizal Jumat (24/7).

Kendati begitu, Nasrizal menambahkan, jumlah tersebut tidak bisa menjadi patokan angka
pengangguran atau total pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 di Sumbar. Sebab
bagaimana pun. jumlah itu hanya berdasarkan lapcran yang masuk ke Disnakertrans Sumbar
dan telah lewat proses verifikasi.

"Kalau ada yang bilang jumlah pekerja yang terdampak Covid-19 di Sumbar mencapai ratusan
ribu orang, itu bisa jadi. Toh, tidak tertutup kemungkinan ada pekerja yang terdampak, tapi
tidak melapor bahwa dirinya terdampak. Kami pikir, itu masuk akal saja," tuturnya lagi.

Lebih jauh Nazrizal menerangkan, pihaknya telah membagi pekerja yang terdampak Covid-19
ini ke dalam tiga kategori. Pertama, pekerja yang dirumahkan tanpa dibayar. Kedua, pekerja
yang dirumahkan dengan mengatur kembali jam kerja. Ketiga, pekerja yang

dirumahkan dengan bayaran-bayaran tertentu, misalnya dengan membayar separuh gaji dan
lain sebagainya.
Ada pun di Sumbar, ucapnya, pekerja yang paling banyak terdampak adalah yang berasal dari
sektor pariwisata dan sektor-sektor turunannya seperti, penginapan, kuliner, transportasi
wisata, usaha oleh-oleh, dan lain sejenisnya.

Setidaknya menurut Nazrizal, sekitar 70 persen pekerja yang terdampak Covid-19 berasal dari
sektor pariwisata. Sedangkan 30 persen sisanya didominasi oleh sektor perdagangan.

253