Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 JULI 2020

Sementara itu sektor pertanian dan perkebunan, di sisi lain justru hampir tidak merasakan
dampak pandemi sama sekali, begitu pun dengan sektor industri.

Nazrizal berharap, agar kondisi dampak pandemi dapat segera pulih sehingga para pekerja yang
terdampak itu bisa kembali bekerja. "Itu yang tenis kami kawal. Kami tenis berkomunikasi
dengan perusahaan-perusahan di Sumbar. Mencari jalan agar bagaimana kondisi bisa kembali
pulih seperti semula. Salah satu hal yang selalu kami tekankan adalah, pandemi Covid-19 bukan
alasan bagi perusahaan untuk melakukan PHK terhadap pekerjanya," ujarnya lagi.
Sejauh ini berdasarkan komunikasi Disnakertrans dengan para pengusaha,

sambungnya, diperoleh informasi bahwa pada periode Juli-Agustus merupakan masa-masa
paling kritis. Banyak yang memprediksi pada periode ini akan terjadi ledakan PHK di Sumbar.
Pasalnya, pada periode ini, banyak perusahaan yang masih recovery atau baru kembali
beroperasi pasca dihantam pandemi.

"Namun, ada juga pekerja yang sudah kembali bekerja. Soal berapa jumlahnya, kami belum
bisa memastikan, karena kami juga masih menghimpun data-datanya," kata Nazrizal lagi.

Salah satu sumber data yang akan jadi pegangan Disnakertrans Sumbar dalam hal ini,
sambungnya, adalah data-data peserta yang lulus program Kartu Prakerja. Akan tetapi, Nazrizal
mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima data-data tersebut dari pemerintah
pusat. "Kartu Prakerja sendiri dikelola sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Daerah hanya
mengawal dan menyosialisasikan, serta mengajak masyarakat memanfaatkan program itu,"
ujarnya menutup.

Menunggu Gerak Pemerintah

Di sisi lain, Anggota Komisi II DPRD Sumbar, Safaruddin Datuak Bandaro Rajo mengatakan,
pemerintah harus turun tangan mengatasi peningkatan angka pengangguran akibat
pandemi Covid-19 ini. Menurut politisi Golkar itu, salah satu langkah yang bisa diambil adalah
memberikan modal usaha dengan bunga ringan.

"Karena pandemi, memang banyak karyawan perusahaan yang dirumahkan. Jangankan untuk
bayar gaji, untuk operasional perusahaan saja susah. Justru karena itu, pemerintah harus turun
tangan, melalui pihak perbankan, berikan modal-modal usaha, dengan persyaratan yang
mudah. Bisa juga dalam bentuk stimulus bunga ringan dan sebagainya. Kalau tidak, usaha-
usaha ini tak akan bergerak," ucap dewan dari Dapil Payakumbuh-Lima-puluh Kota tersebut.

Kemudian, sambung Safaruddin, pemerintah harus menggenjot sektor pertanian agar lebih
produktif. Hal ini karena, salah satu andalan yang menghidupkan roda perekonomian di Sumbar
adalah bidang pertanian.

"Petani-petani kita di kampung kan tetap berusaha. Mereka yang pulang dari rantau karena
terdampak Covid-19 sudah banyak yang kembali bertani. Tapi kembali ke yang tadi, berusaha
tanpa modal akan sulit. Tinggal bagaimana pemerintah mendukung dengan modal bunga ringan
dan teknologi," tukasnya.

Terkait kehilangan pekerjaan yang dialami warga selama masa pandemi, Ketua Komisi II DPRD
Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano juga berharap, agar pemerintah mencari solusi
menanggulangi peningkatan angka pengangguran tersebut. Politisi Demokrat menekankan
bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan rumah (PR) utama pemerintah.

"Disnakertrans Sumbar mencatat ada ribuan pekerja yang dirumahkan dan di-PHK akibat
dampak Covid-19. Kami berharap PHK hendaknya dijadikan opsi terakhir, perusahaan harusnya

254