Page 1002 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 1002
Judul UU Cipta Kerja Jangan Lahirkan PHK Baru
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/peristiwa/908430/uu-cipta-kerja-jangan-
lahirkan-phk-baru
Jurnalis Mandra Pradipta
Tanggal 2020-10-06 08:50:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Taufik Basari (Anggota DPR RI) Saya kira pemerintah harus tetap membuka ruang
dialog kepada buruh. Jangan sampai RUU Cipta Kerja justru menciptakan PHK baru. Pemerintah
harus kawal ini
Ringkasan
Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Taufik Basari mengharapkan, pemerintah membuka ruang
dialog pasca RUU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna. Sebab, tegas dia, RUU Cipta Kerja
memuat ketentuan yang bisa merugikan kalangan buruh, salah satunya poin upah dan
pesangon.
UU CIPTA KERJA JANGAN LAHIRKAN PHK BARU
Jakarta: Anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, Taufik Basari mengharapkan, pemerintah
membuka ruang dialog pasca RUU Cipta Kerja disahkan dalam rapat paripurna.
Sebab, tegas dia, RUU Cipta Kerja memuat ketentuan yang bisa merugikan kalangan buruh,
salah satunya poin upah dan pesangon.
"Saya kira pemerintah harus tetap membuka ruang dialog kepada buruh. Jangan sampai RUU
Cipta Kerja justru menciptakan PHK baru. Pemerintah harus kawal ini," kata Taufik dalam dialog
kepada PRO-3 RRI, Selasa (6/10/2020).
Dalam UU Ketenagakerjaan pesangon berjumlah 32 kali gaji dengan dengan perubahan skema
yakni 23 kali gaji ditanggung pengusaha dan sembilan kali gaji ditanggung Jaminan Kehilangan
Pekerjaan (JKP) yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah.
Namun pada rapat Panja RUU Cipta Kerja tanggal 3 Oktober, pemerintah mengajukan perubahan
yakni menjadi 25 kali gaji dengan skema 19 kali gaji ditanggung pengusaha dan enam kali gaji
ditanggung JKP.
Alasan pemerintah mengajukan kebijakan itu agar dapat memberikan kepastian mengenai
realisasinya karena selama ini menurut data pemerintah hanya 7 persen yang mampu
merealisasikan pesangon sebagaimana skema UU Ketenagakerjaan.
1001
