Page 999 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 999
Iqbal menyebut poin-poin dalam RUU Ciptaker yang akan merugikan buruh. Sebut saja PHK,
sanksi pidana bagi pengusaha, TKA, UMK dan UMSK, pesangon, karyawan kontrak seumur hidup,
outsourcing seumur hidup, waktu kerja, hak cuti, serta jaminan kesehatan-pensiun.
Upah Sektoral Dihapus Bisa Memperuncing Konflik Buruh-Pengusaha 100 ribu orang lain yang
tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak) akan melakukan aksi serupa. Nining
Elitos, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), salah satu elemen
dalam Gebrak, mengatakan jumlah itu merupakan gabungan dari buruh industri manufaktur,
pelabuhan, BUMN, sekaligus mahasiswa dan masyarakat sipil dari sekurang-kurangnya 15
provinsi.
Nining lantas mengatakan lagi apa yang menyebabkan mereka menolak RUU Ciptaker dan turun
ke jalan, baik dalam bentuk demonstrasi atau mogok. Menurutnya peraturan ini akan
memudahkan PHK--yang diakui sendiri oleh pemerintah --tapi selalu dibalut retorika membuka
lapangan kerja.
"Bagaimana mungkin omnibus law ingin menciptakan lapangan kerja dengan memudahkan
PHK? Pasar kerja fleksibel sama dengan memaksa rakyat bekerja dalam perbudakan modern,"
ucap Nining, Senin (5/10/2020).
Rencana mogok/aksi nasional dilayangkan buruh ketika DPR menyebut RUU Ciptaker bakal
disahkan pada Kamis 8 Oktober. Namun dengan alasan Corona, DPR mempercepatnya menjadi
kemarin, 5 Oktober. Belum ada konfirmasi apakah dengan keputusan itu demonstrasi/mogok
tetap dilaksanakan atau batal.
998
