Page 998 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Serikat buruh langsung merespons manuver DPR yang rampung membahas RUU Cipta Kerja
(Ciptaker) tingkat I pada Sabtu (3/10/2020) jelang tengah malam dengan mengancam
menggelar unjuk rasa--beberapa serikat menyebutnya mogok nasional--pada 6-8 Oktober 2020.
Pelaku bisnis pun waswas karena itu bakal berdampak pada aktivitas usaha.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang ketenagakerjaan Bob Azam
mengatakan mogok akan semakin menyulitkan pelaku usaha yang sudah terpuruk karena
pandemi COVID-19.

Mogok akan mengganggu sebagian aktivitas produksi yang buruhnya ikut serta. Bila terganggu,
maka perusahaan tidak akan bisa memenuhi pesanan yang efeknya bisa mengganggu ekspor.
Jika pesanan sampai terganggu, bukan tak mungkin perusahaan pembeli terutama dari luar
negeri memutuskan kontrak.

Gangguan produksi juga bakal berdampak pada pemenuhan permintaan masyarakat. Di sisi lain,
penurunan produksi juga berpotensi memengaruhi pendapatan perusahaan yang ujungnya turut
menurunkan penerimaan negara dari pajak.

Belum lagi, pada September 2020 indikator kinerja manufaktur Purchasing Manager's Index
(PMI) September 2020 sudah turun, yang salah satunya disebabkan PSBB DKI Jakarta jilid 2.
Angkanya turun menjadi 47,2 poin padahal sempat mencapai 50,8 poin di Agustus 2020--berada
di atas batas minimum 50 alias ekspansif.

"Ekonomi semakin terpuruk dan yang jadi korban buruh juga," ucap Bob saat dihubungi, Senin
(5/10/2020).

Perintah Kapolri: Intai, Larang, & Lawan Narasi Penolak UU Ciptaker Riset Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Lembaga
Demografi Universitas Indonesia (UI) mencatat per Mei lalu sekitar 57,1 persen perusahaan yang
disurvei mengaku sudah mengalami penurunan pendapatan. Sekitar 39,4 persennya berhenti
beroperasi. Survei BPS tentang dampak COVID-19 pada pelaku usaha per September mencatat
pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan lebih besar lagi, yaitu 82,85 persen.

Peneliti dari Center of Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengatakan jumlah
buruh yang akan mengikuti aksi mungkin hanya 2-5 juta alias 10-20 persen total pekerja industri
pengolahan yang mencapai 18 juta orang. Namun, dampaknya akan terasa lantaran manufaktur
seperti pabrik menyumbang 19,98 persen PDB per Q2 2020 lalu.

Belum lagi jika sebagian pekerja terpapar COVID-19 saat berada di keramaian. Hal ini tentu akan
semakin memperparah dampak penurunan produksi yang dialami pelaku usaha.

"Dampak langsungnya tentu akan ada sektor produksi yang terganggu," ucap Yusuf, Senin
(5/10/2020).

Kalau Tak Mau Rugi, Ya Negosiasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengklaim akan
ada 2 juta buruh anggota dari 3.000 pabrik di 25 provinsi bakal turun ke jalan. Jumlahnya bahkan
mungkin bisa bertambah jadi 5 juta.

Presiden KSPI Said Iqbal sadar betul aksi mereka memang akan memukul para pelaku usaha.
Dan memang itu tujuannya. "Kalau tidak dikehendaki ada kerugian lebih besar, ya direnegosiasi
ulang apa yang sudah diputuskan dalam RUU Ciptaker," ucap Said, Senin (5/10/2020).

Meski begitu ia mengatakan apa yang mereka lakukan sah secara hukum. Ia diatur dalam UU
Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU
Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Pasal 4 menyebutkan fungsi serikat
pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

997