Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

neutral - Erick Thohir (Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)) Kami terbuka untuk
mengembangkan ekosistem dengan pihak swasta dan investor asing, seperti pembicaraan
tentang baterai kendaraan listrik (EV) dengan perusahaan dari Cina, Jepang, dan Korea Selatan,
serta kerja sama dengan perusahaan dari AS tentang gasifikasi batubara untuk mengurangi
impor LPG. (Hal itu) dengan mengubah batu bara menjadi dimethyl ether (DME) yang dapat
menggantikan LPG dan sebagai bahan bakar untuk mesin diesel dan turbin gas

Ringkasan

Proses legislasi dalam penyusunan UU Cipta Kerja dinilai praktik buruk legislasi yang terus
berulang setelah pengesahan UU Minerba, revisi UU Komisi Pemberantasan 'Undak Pidana
Korupsi, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Proses yang tidak transparan dan partisipatif
menjadi warna yang tak dapat dihilangkan. Proses legislasi dilakukan secara tergesa-gesa dan
abai untuk menghadirkan ruang demokrasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)
mengungkapkan bahwa pembahasan materi RUU Cipta Kerja terus melaju tanpa dapat
terbendung meskipun gelombang penolakan terus menguat. Praktik buruk legislasi ini bertolak
belakang dengan tujuan DPR dan Presiden ketika memulai pembahasan RUU Cipta Kerja, yakni
menata regulasi.

BURUKNYA PROSES LEGISLASI DI DPR

JAKARTA, (PR). Proses legislasi dalam penyusunan UU Cipta Kerja dinilai praktik buruk legislasi
yang terus berulang setelah pengesahan UU Minerba, revisi UU Komisi Pemberantasan 'Undak
Pidana Korupsi, dan revisi UU Mahkamah Konstitusi. Proses yang tidak transparan dan partisipatif
menjadi warna yang tak dapat dihilangkan. Proses legislasi dilakukan secara tergesa-gesa dan
abai untuk menghadirkan ruang demokrasi.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengungkapkan bahwa pembahasan materi
RUU Cipta Kerja terus melaju tanpa dapat terbendung meskipun gelombang penolakan terus
menguat. Praktik buruk legislasi ini bertolak belakang dengan tujuan DPR dan Presiden ketika
memulai pembahasan RUU Cipta Kerja, yakni menata regulasi.
"Sulit berharap lebih banyak pada DPR dan presiden periode saat ini untuk terciptanya proses
legislasi yang lebih baik. Proses pembentukan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa DPR tidak
sedang menjalankan secara baik fungsi legislasi yang dimilikinya," demikian pernyataan PSHK
melalui siaran pers, Selasa (6/10/2020).

Alih-alih mengawasi kebijakan Presiden dalam penanganan Covid 19, DPR malah mengurusi
legislasi yang masih dapat ditunda sampai pandemi berlalu dan kemampuan masyarakat untuk
berpartisipasi dalam pembentukan UU kembali membaik. Proses legislasi pun dilakukan secara
ter-gesa-gesa dan abai untuk menghadirkan ruang demokrasi.

Terdapat tiga fakta yang menggambarkan kondisi tersebut. Pertama, pembahasan RUU pada
masa reses dan di luar jam kerja. Kedua, tidak adanya draf RUU dan risalah rapat yang
disebarluaskan kepada masyarakat Ketiga, tidak adanya mekanisme pengambilan keputusan
berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja
menjadi UU.

"Masih segar dalam ingatan kita, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sebetulnya
mendapat dorongan publik yang kuat untuk segera diselesaikan, tetapi justru ditunda
pembahasannya. Selain itu, ada juga berbagai RUU yang pembahasannya teras tertunda dari

109