Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020

Ia mengatakan, iklim investasi di Indonesia terus membaik sejak 2015. "Kami sudah mengalami
kemajuan positif, tetapi masih ada keluhan dari investor, yang utama terkait perizinan. Omnibus
law memberikan kepastian kepada investor bahwa

izin dapat diberikan dan dilayani dengan cara yang cepat, mudah, dan pasti," ucapnya.

Bahlil mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan agar Indonesia meningkatkan
fokus pada upaya transformasi ekonomi dan investasi yang memberikan nilai tambah. "Kami
menyambut baik investor besar, baik domestik maupun FDI. BKPM berkomitmen kuat untuk
melayani dan memberikan fasilitas, serta pengawalan secara end-to-end," tuturnya.

Meskipun demikian, dia mengatakan, investor besar harus mau bekerja sama dengan
perusahaan nasional ataupun usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagaimana tertuang
di dalam omnibus law.

"Kami berusaha sangat keras untuk melindungi UMKM dan pada saat yang sama akan terjalin
rantai pasokan antara industri besar dan pengusaha kecil di daerah," ucapnya.

Berdasarkan data BKPM, total realisasi investasi pada tahun 2019 mencapai Rp 809,6 triliun
(54,68 miliar dolar AS) yang terdiri atas PMDN sebesar Rp 386,5 triliun (47,7%) dan PMA sebesar
Rp 423,1 triliun (52,3%). Sementara itu, pada paruh pertama tahun 2020, realisasi investasi
mencapai Rp 402,6 triliun atau 49,3% dari target penyesuaian tahun 2020 sebesar Rp 817,2
triliun. Pada periode ini, realisasi PMA menurun akibat pandemi Covid-19 sehingga terjadi
pergeseran komposisi. Investasi dalam negeri memberikan kontribusi lebih dari setengahnya,
dengan nilai Rp 207,0 triliun (51,4%), sedangkan PMA sebesar Rp 195,6 triliun (48,6%).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, kemudahan investor asing
beroperasi di Indonesia membuat tenaga kerja lebih banyak terserap. Untuk pekerja yang ada,
undang-undang baru mempertahankan perlindungan pekerja serupa yang diatur dalam UU
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Bahkan omnibus law memberikan perlindungan tambahan berupa dana kompensasi bagi
pekerja yang di-PHK," katanya.

Menurut dia, terjaminnya kesempatan kerja dan jaminan kerja membuat pekerja dapat
meningkatkan konsumsi rumah tangga. Kondisi itu dipercaya akan berkontribusi terhadap
peningkatan PDB.

Erick mengatakan, sepertiga perekonomian Indonesia digerakkan oleh BUMN yang mendukung
berbagai program strategis. Pada saat yang sama, BUMN terbuka untuk bekerja sama dengan
pihak swasta dan investor asing.

"Kami terbuka untuk mengembangkan ekosistem dengan pihak swasta dan investor asing,
seperti pembicaraan tentang baterai kendaraan listrik (EV) dengan perusahaan dari Cina,
Jepang, dan Korea Selatan, serta kerja sama dengan perusahaan dari AS tentang gasifikasi
batubara untuk mengurangi impor LPG. (Hal itu) dengan mengubah batu bara menjadi dimethyl
ether (DME) yang dapat menggantikan LPG dan sebagai bahan bakar untuk mesin diesel dan
turbin gas," tuturnya. (Ira Vera Tika, Tia Dwitiani Komalasari)***

111