Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 115

Judul               Omnibus Law Cipta Kerja: Simalakama Bagi Pekerja, Angin Segar Bagi
                                    Pengusaha
                Nama Media          bisnis.com
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://ekonomi.bisnis.com/read/20201007/9/1301290/omnibus-law-
                                    cipta-kerja-simalakama-bagi-pekerja-angin-segar-bagi-pengusaha
                Jurnalis            Edi Suwiknyo
                Tanggal             2020-10-07 06:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Achmad Baidowi (Wakil Ketua Baleg DPR) Tadi disepakati Badan Musyawarah (Bamus)
              karena laju covid-19 di DPR terus bertambah, maka penutupan masa sidang dipercepat

              neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) dan

              positive - Fajry Akbar (None) Ini melawan semangat reformasi kita



              Ringkasan

              JAKARTA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) menyisakan banyak
              pertanyaan.  Tidak  hanya  proses  pembahasan  yang  relatif  cepat  dan  terkesan  dipaksakan,
              sejumlah substansi dalam RUU Ciptaker juga dinilai merugikan pekerja dan bertentangan dengan
              prinsip 'otonomi' setelah era Suharto.



              OMNIBUS LAW CIPTA KERJA: SIMALAKAMA BAGI PEKERJA, ANGIN SEGAR BAGI
              PENGUSAHA

              JAKARTA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) menyisakan banyak
              pertanyaan.  Tidak  hanya  proses  pembahasan  yang  relatif  cepat  dan  terkesan  dipaksakan,
              sejumlah substansi dalam RUU Ciptaker juga dinilai merugikan pekerja dan bertentangan dengan
              prinsip 'otonomi' setelah era Suharto.

              Sejak awal digaungkan, pro-kontra keberadaan undang-undang yang disusun secara omnibus
              ini sudah kentara. Poin soal kewenangan perizinan, ketenagakerjaan, pengadaan lahan, hingga
              kewenangan  pemerintah  pusat  yang  terlalu  mengintervensi  kebijakan  pemerintah  daerah,
              memicu gelombang protes di sejumlah pelosok Tanah Air.





                                                           114
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120