Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 119
Judul Ini Poin Lengkap yang Ditolak Elemen Buruh di UU Cipta Kerja
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/ini-poin-lengkap-yang-ditolak-elemen-
buruh-di UU-cipta-kerja.html
Jurnalis Harwanto Bimo Pratomo
Tanggal 2020-10-07 06:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal KRPI) Padahal Pasal 96 UU No. 12 tahun 2011
mengamanatkan adanya pelibatan masyarakat dalam proses pembuatan suatu UU, namun
dalam kenyataannya, pembahasan RUU Cipta Kerja, masyarakat tidak dilibatkan
neutral - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal KRPI) Sehingga terindikasi ada pihak yang sengaja
membelokkan poin-poin kesepakatan Panja
negative - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal KRPI) Seperti kita ketahui bersama pekerja PKWT
dan outsourcing adalah pekerja yang rentan dilanggar hak-hak normatifnya seperti upah
minimum (termasuk upah lembur) dan jaminan sosial.
negative - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal KRPI) Hal ini akan mereduksi nilai upah sehingga
mengancam penurunan kesejahteraan dan daya beli pekerja.
negative - Saepul Tavip (Sekretaris Jenderal KRPI) Easy hiring, easy firing sangat terasa dalam
UU ini.
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sehingga seluruh
ketentuan material UU Cipta Kerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional
rakyat pekerja/buruh dan keluarganya
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sehingga seluruh
ketentuan material UU Cipta Kerja merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional
rakyat pekerja/buruh dan keluarganya.
negative - Said Iqbal (Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Sementara itu, terkait
dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No.
13 Tahun 2003
neutral - PS Kuncoro (Ketua Umum Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP Indonesia Power)
Kami sudah berkali-kali menyampaikan kepada pihak-pihak terkait akan dampak buruk yang
ditimbulkan jika omnibus law dilakukan. Tetapi aspirasi dan masukan yang kami sampaikan
hanya masuk telinga kiri dan keluar telinga tangan. Sebelumnya Para Wakil Rakyat telah berjanji
118
