Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 OKTOBER 2020
P. 116
Menariknya, meski mendapat penolakan cukup luas bahkan dari dua fraksi di parlemen,
pemerintah dan DPR berkukuh RUU Ciptaker harus disahkan. Pemerintah dan DPR seolah-olah
sedang kejar setoran.
Tengok saja, kejadian Sabtu (3/10/2020) malam yang sangat tidak lazim. Saat itu, Badan
Legislatif menggelar rapat kerja saat weekend dan malam-malam untuk pula mengambil
keputusan tingkat pertama. Suatu peristiwa diluar kebiasaan. Janggal.
Kejanggalan ini terjawab ketika DPR mempercepat rapat paripurna yang semula dijadwalkan
pada Kamis (8/10/2020) menjadi Senin (5/10/2020).
"Tadi disepakati Badan Musyawarah (Bamus) karena laju covid-19 di DPR terus bertambah, maka
penutupan masa sidang dipercepat," kata Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi.
Akan tetapi, terlepas dari alasan covid-19, kasak-kusuk sejumlah tenaga ahli di DPR, motif
pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR yang ingin pembahasan cepat kelar, juga dilandasi
motivasi untuk menghindari ancaman demo dari aliansi masyarakat sipil dan buruh.
Pemerintah danDPR menganggap semakin cepat UU Ciptaker disahkan, polemik akan segera
selesai dan semakin cepat pula proses memperkuat fondasi ekonomi. Yang jelas, melalui
perubahan tata perizinan yang disentralisasi ke pemerintah pusat; sistem ketenagakerjaan yang
memberikan banyak kelonggaran; hingga perpajakan yang banyak mendapat relaksasi dari sisi
tarif, sanksi, dan denda; ekonomi diharapkan akan dapat melejit.
Sidang Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020/2021 / Youtube DPR RI Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat paripurna, bahkan sesumbar
pengesahan UU yang penuh kontroversi ini akan mendorong perekonomian nasional.
Sementara itu, jika merujuk ke pernyataanya beberapa hari sebelum pengesahan, UU Ciptaker
akan memberikan 5 manfaat bagi perekonomian.
Pertama, penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 - 3 juta per tahun (meningkat dari saat ini 2
juta per tahun), untuk menampung 9,29 juta orang yang tidak/belum bekerja (7,05 juta
pengangguran dan 2,24 juta angkatan kerja baru).
Kedua, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja.
Ketiga, peningkatan produktivitas pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan
pertumbuhan ekonomi. Produktivitas Indonesia (74,4%) masih berada di bawah rata-rata negara
ASEAN (78,2%).
Keempat, peningkatan investasi sebesar 6,6% - 7,0%, untuk membangun usaha baru atau
mengembangkan usaha existing yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan
kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi (5,4% - 5,6%).
Kelima, pemberdayaan UMKM dan Koperasi, yang mendukung peningkatan kontribusi UMKM
terhadap PDB menjadi 65% dan peningkatan kontribusi Koperasi terhadap PDB menjadi 5,5%.
Simalakama Namun bagi masyarakat luas terutama para buruh, RUU ini bisa seperti buah
simalakama. Pengesahan UU Ciptaker semakin membenamkan nasib buruh yang saat ini sedang
berjibaku dengan ancaman PHK sebagai imbas pandemi Covid-19.
UU Ciptaker, kalau kata Presiden KSPI Said Iqbal, hanya menguntungkan pengusaha, sementara
kesejahteraan pekerja juga menjadi taruhan. Soal penentuan upah minimum provinsi (UMP),
misalnya, formulasi upah minimum mengacu pada variabel ekonomi seperti pertumbuhan
ekonomi maupun inflasi.
115
